REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredar surat dari Universitas Trisakti yang akan memberikan anugerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Putra Reformasi. Surat yang ditandatangani Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Trisakti, Ali Gufron Mukti itu menuai polemik termasuk dari aktivis '98.
Juru Bicara Jaringan '98, Ricky Tamba mengatakan, mengenai rencana Universitas Trisakti memberi anugerah kepada Jokowi sebagai Putra Reformasi itu urusan internal Universitas Trisakti. Ricky tak ikut campur jika Trisakti menganggap kriteria Jokowi layak dianugerahi sebagai Putra Reformasi.
Terkait hal itu, dia menyampaikan, beberapa alumni Universitas Trisakti telah angkat bicara. Oleh karena itu Ricky tidak mau terlalu ikut campur persoalan internal tersebut.
"Jadi saya tidak mau terlalu ikut campur, tapi ukuran reformasi yang sebagaimana kami dulu perjuangkan ada beberapa hal, pertama masalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," kata Ricky kepada Republika, Ahad (22/9) malam.
Ia melanjutkan, yang kedua, penegakan hukum yang adil. Ketiga, semua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diusut tuntas. Keempat, memperjuangkan kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Apakah Jokowi telah memenuhi empat hal yang yang diperjuangkan saat reformasi, menurutnya biarkan masyarakat yang menilainya.
Akan tetapi, Ricky melihat praktik korupsi saat ini semakin merajalela dari tingkat pusat ke tingkat desa. Ia mengatakan, ukuran parah dan tidaknya praktik korupsi itu sederhana. Kalau korupsi di negeri ini berkurang, maka semakin banyak alokasi anggaran negara yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Tapi sekarang saya lihat masyarakat semakin susah, bahkan dalam berbagai tulisan yang telah kami buat dan pernyataan-pernyataan Jaringan '98 beberapa tahun terakhir ini kami mengatakan korupsi (di negeri) ini semakin menggila hingga pelosok pedesaan," ujarnya.
Maka, Ricky menyampaikan, jangan heran jika ada pembangunan jalan di pedesaan tapi setelah tiga bulan jalan yang baru dibangun itu telah rusak. Sebab praktik korupsi semakin merebak hingga pelosok desa. Bahkan hampir setiap hari di media massa diberitakan banyaknya pejabat dari level nasional sampai level desa ditangkap karena korupsi.
"Artinya belum ada upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan serius sampai sekarang," ujarnya.
Namun, menurutnya tidak adil juga kalau hanya menyalahkan Presiden Jokowi atas semua permasalahan bangsa dan negara yang terjadi sekarang. Sebab semua permasalahan bangsa dan negara yang terjadi saat ini akibat banyak pihak yang membiarkan kekacauan terus menerus terjadi hingga menumpuk di negeri ini.
Sementara, Kepala UPT Humas Universitas Trisakti, Rully Besari Budiyanti saat dihubungi Republika pada Ahad (22/9) malam menyampaikan belum bisa memberikan informasi terkait kebenaran surat yang ditandatangani Pjs Rektor Universitas Trisakti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 itu.
"Enggak bisa, aku belum bisa kasih informasi (terkait surat itu) yah, besok yah," kata Rully saat dihubungi Republika, Ahad (22/9) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
