REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pendamping usaha elektronik Warong (e-Warong) Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan pelatihan kemandirian. Pelatihan digelar selama dua hari yaitu, 18-19 September di Rizen Primer Hotel, Cisarua, Bogor, Rabu (18/9).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Usman Haliyana mengatakan, kegiatan pelatihan kemandirian e-Warong KUBE Jasa PKH bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi peserta pelatihan dalam pelaksanaan e-Warong KUBE PKH. Tujuannya, kata Usman, agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau menurunkan kemiskinan, khususnya KPM PKH.
"Dalam pelatihan ini peserta diberikan ilmu agar dapat memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan e-Warong. Mencakup e-Warong sebagai titik distribusi bansos nontunai, e-Warong sebagai agen bank dan e-Warong sebagai komponen dari masyarakat miskin,” ujar Usman dalam ketarangan pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (20/9).
Menurut Usman, pelaksana PKH di Kota Depok sudah berjalan sejak tahun 2014. Sedangkan untuk pelaksanaan e-Warong KUBE PKH baru dilaksanakan pada tahun 2017. Pihaknya mencatat, hingga kini terdapat 42 e-Warong KUBE Jasa PKH yang tersebar di 63 kelurahan, 11 kecamatan di Kota Depok dengan 42 penyelia dari pendamping sosial PKH.
"Perwakilan dari PKH serta penyelia kurang lebih sebanyak 81 peserta hadir hari ini. Keduanya diharapkan mampu membuat e-Warong sebagai unit usaha yang aktif dan memberikan tambahan pendapatan nyata, baik bagi anggota KUBE produksi maupun anggota KUBE jasa," terang Usman.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Depok, Tri Redjeki Handayani menambahkan, pihaknya berharap KPM dapat semakin sejahtera. Misalnya saja, dapat membuka usaha secara mandiri dan keluar dari kemiskinan.
"Kami ingin KPM dapat mandiri. Jika awalnya masih bergabung dalam e-Warong, ke depan dapat membuka toko sendiri maupun usaha lainnya. Sehingga dapat berganti dengan KPM lainnya. Potensi masyarakat miskin untuk mempunyai toko/warung eceran sendiri secara koletif dengan tingkat kepemilikan 100 persen menjadi terbuka," jelas Usman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika