REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) kembali mendapatkan penghargaan revolusi mental award kategori khusus atas Aplikasi Revolusi Mental. Selain itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto juga dianugerahi penghargaan The Best Leader untuk kategori Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Pada tahun sebelumnya kami juga menerima penghargaan yang sama,” ujar Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz di Jakarta pada Jumat (20/9).
Dia menceritakan pada tahun lalu dirinya yang mempresentasikan profil dan kinerja BPJSTK kepada dewan juri Penghargaan Revolusi Mental. Pada tahun ini, presentasi dilakukan langsung oleh Dirut BPJSTK Agus Susanto.
Kedua penghargaan tersebut diterima langsung Naufal di Jakarta. Apresiasi tersebut diselenggarakan oleh BUMN Track bersama gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN, BPJS, Perusahaan BUMD, dan perusahaan Swasta yang telah memulai dan menjalankan Gerakan Nasional Revolusi Mental di institusinya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja institusi khususnya dalam mengimplementasi nilai-nilai revolusi mental”, jelas Naufal.
BPJSTK telah mendeklarasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sejak Maret 2016. Hingga saat ini terus menciptakan inovasi untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
Beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya melalui perubahan nilai budaya BPJS Ketenagakerjaan menjadi Iman dan ETHIKA (Ekselen, Teladan, Harmoni, Integritas, Kepedulian, Antusias). Masing-masing mempunyai filosofi yang berawal dari nilai revolusi mental.
Selanjutnya dari segi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki services blue print pelayanan prima yang dijadikan andalan dalam meningkatkan indeks kepuasan peserta. Selain itu dari segi teknologi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki Aplikasi BPJSTKU dan sistem antrian online yang masing-masing bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan informasi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta mengurangi antrean di kantor cabang. Hal ini mempercepat durasi proses klaim.
BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki Whistle Blowing System (WBS) yang berfungsi sebagai kanal pelaporan jika ada peserta atau masyarakat yang melihat berbagai tindak kecurangan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
Naufal menambahkan pihaknya berupaya mengubah pola pikir pelayanan publik BPJS Ketenagakerjaan dalam melayani seluruh pekerja di Indonesia beserta keluarganya. “Ini merupakan salah satu aspek perwujudan Gerakan Nasional Revolusi Mental,” ujarnya.
Pelayanan publik BPJS ketenagekerjaan perlu dilandasi dengan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong sehingga institusi ini mampu melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.
“Saya berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan untuk senantiasa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang ekselen kepada seluruh pekerja," kata Naufal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
