REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memprediksi, pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Secara Pulau Kalimantan, peningkatan kesempatan kerja dapat mencapai 10,5 persen, sedangkan secara nasional satu persen.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, besarnya tingkat penciptaan lapangan kerja dikarenakan pemindahan ibu kota akan banyak membutuhkan proyek infrastruktur. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), proyek infrastruktur senilai Rp 1 triliun saja dapat menyerap 14 ribu tenaga kerja.
Sementara itu, Bambang menambahkan, proyek pemindahan ibu kota sendiri membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. "Berarti, dampaknya akan sangat besar pada kesempatan kerja," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Rabu (18/9).
Di sisi lain, pemindahan ibu kota diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara regional dan nasional. Bappenas memproyeksikan, ekonomi di Kalimantan Timur dapat tumbuh capai 6,8 sampai 7,6 persen, sementara di Kalimantan tumbuh 4,3 hingga 4,9 persen. Hasil akhirnya, pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh 0,02 sampai 0,1 persen.
Secara umum, Bambang juga meyakini, pemindahan ibu kota bisa menjadi countercyclical untuk mengatasi potensi resesi pada tahun depan. Sebab, melalui upaya ini, pemerintah melakukan pembangunan sejumlah proyek yang mampu menggerakkan roda perekonomian.
Salah satu jalan untuk mencegah resesi adalah mendorong investasi melalui pemindahan ibu kota baru. Khususnya ke sektor properti yang disebutkan Bambang akan banyak mendapatkan proyek. Dampak berikutnya, investasi di suatu daerah dapat ikut tumbuh.
Dari simulasi Bappenas, Bambang menjelaskan, pembangunan ibu kota baru akan meningkatkan investasi riil di Kalimantan Timur sampai 50 persen. "Sementara di Pulau Kalimantan meningkat 34,5 persen dan nasional 4,7 persen," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika