REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menagih janji Presiden Joko Widodo yang akan mengatasi serius kebakaran hutan dan lahan. Mardani menagih janji Jokowi lantaran kebakaran yang terus terjadi di Riau maupun Kalimantan mulai menyebabkan gangguan kesehatan.
"Pak Jokowi sudah berjanji tidak ada kebakaran hutan lagi, jadi saya menagih janji Pak Jokowi," ujar Mardani di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (13/9).
Politikus PKS ini tetap berpikir positif atas itikad Jokowi. Menurut dia, bisa jadi Jokowi sudah punya tekad yang baik untuk penindakan dan mengatasi kebakaran hutan. "Tapi pelaksanaan di lapangan tidak terwujud," ujar Mardani.
Mardani juga mengkritisi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang harusnya sudah melakukan antisipasi cuaca. Pasalnya, kemarau panjang disinyalir menyebabkan karhutla makin parah. "Mestinya antisipasinya sudah BMKG pasti sudah memberi tahu jauh-jauh hari akan terjadi kemarau panjang, sehinga persiapan peluang terjadinya kebakaran hutan tinggi," ujar Mardani.
Mardani menambahkan, karhutla harusnya menjadi perhatian Jokowi. Terlebih, kata Mardani, Karhutla berdampak pada produktifitas dan kesehatan, misalnya gangguan saluran pernafasan. Ia meminta pertolongan korban dan penegakan hukum dapat dilakukan bersama.
"Harus betul-betul ini jadi perhatian penuh selurih sumber daya diarahkan agar pertama korban harus segera dilakukan treatment, yang kedua tentu pengakan hukum dan yang ketiga sambil jalan pemadaman," ujar Mardani.
Jokowi pernah menyebut kebakaran hutan dan lahan sudah tidak terjadi dan berjanji akan menghentikan kebakaran hutan. Di lain waktu, Jokowi juga pernah meminta Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mencopot anak buahnya yang tak mampu mengatasi karhutla.
"Saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika