REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam pembukaannya, ia mengatakan, ada modus operandi baru dalam pembakaran hutan karena politik. "Pembakaran hutan karena politik di Palangkaraya itu. Misalnya membakar hutan karena ada persaingan politik dalam rangka pilkada, ada juga," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Wiranto mengatakan, sebelumnya dia melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Ia menemukan penyebab karhutla di antaranya alamiah karena kekeringan dan 99 persen perbuatan manusia.

Perbuatan manusia itu dilakukan para petani yang secara tradisional dan turun temurun melakukan pembakaran hutan menjelang musim hujan. Menurutnya, hal itu sebenarnya sudah bisa dieleminasi.

Kemudian, akibat ulah korporasi juga sebenarnya sudah dapat dikurangi dengan adanya penerapan hukum yang tegas dan lugas. Tidak adanya perasaan jera para pelaku diklaim Wiranto sudah dapat dikurangi.

Namun, muncul modus operandi baru, pembakaran hutan dilakukan karena politik yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wiranto meminta penindakan tegas terhadap pelaku itu dengan ditangkap dan hukum seberat-beratnya.

"Itu juga saya minta ditindak dengan tegas, tangkap saja, hukum seberat-beratnya karena itu jelas-jelas merugikan kepentingan umum," kata Wiranto.

Wiranto

Ia menambahkan, rapat itu fokus perbaikan pada penanganan karhutla yang sudah dilakukan sejauh ini. Sehingga segera bisa menekan titik api dan mengurangi paling tidak asap yang sekarang sudah mengganggu masyarakat.

"Mungkin dari rapat ini kita sudah punya solusi bagaimana kita mengatasi itu dengan sempurna," tutur Wiranto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika