REPUBLIKA.CO.ID, BANGKA -- Guna memasuki bonus demografi yang puncaknya diprediksi terjadi pada 2035, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap semua pihak siap memanfaatkan momen tersebut dengan baik. Salah satunya melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lewat sejumlah programnya.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan, program Keluarga Berencana (KB) dari BKKBN perlu ditingkatkan lagi. Agar pengendalian penduduk terlaksana dengan baik. Serta, periode bonus demografi dapat terasa lebih panjang oleh masyarakat usia produktif.
"Perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan katakteristik kewilayahan, serta melalui penguatan kemitraan," ujar Hadi di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (13/9).
BKKBN juga diminta untuk meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Agar tingkat kelahiran dari pasangan muda dapat lebih terkendali. "Manajemen rantai pasok, pemberian interpersonal, dan meningkatkan pembiayaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi," ujar Hadi.
Selain itu, ia meminta BKKBN untuk mensegmentasi sasaran program Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Agar program tersebut tidak salah sasaran dalam penerapannya nanti. "Pengembangan program KB dan kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan sasaran remaja melalui peningkatan pengetahuan dan akses layanan informasi," ujar Hadi.
Maka dari itu, BKKBN diharapkan juga membuat grand design dalam program pengendalian penduduk. Agar masyarakat usia produktif dapat memanfaatkan masa demografi lebih lama. "Ini dapat dijadikan acuan bagi daerah dari pusat untuk pengantarannya itu terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana," ujar Hadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
