REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan fenomena pencucian uang dan pendanaan terorisme terus berkembang dan semakin kompleks. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan membuat batas antarnegara semakin tidak jelas, di mana pergerakan modal, manusia, barang, dan jasa yang dihasilkan melampaui batas-batas negara dengan mudah.
"Di tengah-tengah itu tidak mustahil ada pergerakan barang, uang, bahkan manusia, yang merupakan mengandung unsur-unsur tindak pidana, apakah hasil tindak pidana atau pelaku tindak pidana," ujarnya dalam diskusi 'Optimalisasi Koordinasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan AML/CFT Domestik dan Lintas Batas di Indonesia. di Gedung Pusdiklat APU PPT, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/9).
Agus menyampaikan, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) menjadi hal yang patut diwaspadai. Pun dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diselundupkan antarnegara.
"Berdasarkan laporan 2017, disebutkan disebutkan pendapatan yang dihasilkan 11 kejahatan transnasional seperti narkoba, satwa liar, penebangan, penambangan pencurian minyak diperkirakan Rp 1,6 triliun sampai Rp 2,2 triliun per tahun. Ini cukup besar uang ini. Oleh karena itu perlu diwaspadai," kata Agus.
Agus menjelaskan, modus TPPU dilakukan dalam berbagai hal yang pada intinya menghilangkan atau mengaburkan asal-usul kegiatan atau aset ilegal menjadi seolah-olah hal yang legal.
"Umumnya hasil kejahatan ditempatkan di bank, pasar modal, lalu dicoba jauhkan lagi dengan cara memindahkan hasil itu, misal disimpan di bank di satu kota, ditransfer ke kota lain atas nama semisal nama pembantu, suami pembantu, istri sopir. Kalau sudah jauh, suatu saat akan kembali pada dia," ucap Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
