REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sudah menyiapkan tahapan utama pembangunan ibu kota baru. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan dengan adanya rencana tersebut maka program pembangunan infrastruktur untuk lima tahun ke depan hampir sama dengan program rencana untuk pembangunan ibu kota baru.
"Kalau kita melihat kemampuan dana (pembangunan itu kota baru) kurang lebih Rp 466 triliun. Itu dibagi terhadap tiga komponen," kata Syarif dalam sebuat diskusi menjelang pelaksanaan Konstruksi Indonesia 2019 di Gedung Kementerian PUPR, Selasa (10/9).
Komponen pertama yaitu dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) sebesar 19,2 persen dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebanyak 54,6 persen. begitu juga pembiayaan dengan melibatkan swasta sebesar 26,2 persen.
Sementara itu, untuk tahapan utama pembangunan ibu kota baru akan dimulai dengan membuat master plan. "Desain kawasan akan dibuat pada 2019 hingga 2020," tutur Syarif.
Tahapan selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, bendungan, embung, air bersih, dan juga landscape kawasan. Syarif mengatakan hal tersebut dilakukan melalui mekanisme desain dan bangunan pada 2020 hingga 2023.
"Groundbreaking dijadwalkan pada pertengahan 2020," ujar Syarif.
Tahapan selanjutnya, lanjut Syarif, yaitu dengan pembangunan rumah dan gedung perkantoran kementerian atau lembaga. Hal tersebut dilakukan melalui mekanisme design and build pada 2020 sampai 2024.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto menilai pengalaman Cina dalam pembangunan infrastruktur dapat menjadi contoh. "Pembangunan infrastruktur di Cina tidak mengandalkan keuangan negara," tutur Dandung.
Dandung menjelaskan pembangunan infrastruktur di Cina menjadi kunci pembangunan ekonomi negara tersebut. terutama, kata dia, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Cina dalam dua dekade terakhir.
Selain itu, Dandung mengatakan porsi terbesar pembiayaan dari kategori self raised fund and other. "Ini diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah," ujar Dandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
