Selasa 10 Sep 2019 05:59 WIB

PKB: Oleh Wakil Pimpinan DPRD, Sidkon Ketua Fraksi

DPP menetapkan lima tugas keumatan dan kemasyarakatan pada anggota dewan baru.

Rep: Arie Lukihardianti / Red: Agus Yulianto
DPP PKB menetapkan lima tugas keumatan dan kemasyarakatan kepada anggota dewan baru.
Foto: Foto: Arie Lukihardianti/Republika
DPP PKB menetapkan lima tugas keumatan dan kemasyarakatan kepada anggota dewan baru.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - - Partai kebangkitan bangsa (PKB) resmi menunjuk Oleh-soleh menjadi wakil pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Sidkon Djampi menjadi Ketua Fraksi 2019-2024. Hal itu, berdasarkan surat keputusan nomor 30118/DPP_03/VI/A.1/VII/2019. Oleh dan Sidkon, berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan berani memberikan saran dan kritik kepada pemerintah untuk kemajuan Jawa Barat.

"Benar, kami sudah menerima surat resmi dari DPP isinya menetapkan H Oleh menjadi wakil Pimpinan DPRD, dan kami DPW PKB menetapkan H Sidkon menjadi ketua fraksi, pastinya keputusan itu sudah berdasarkan mekanisme dan pertimbangan yang matang." ujar Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda, Senin (9/9).

Huda yang juga akan dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 menindak lanjuti keputusan tersebut dengan memberikan lima tugas berat kepada ketua DPRD dan ketua Frkasi PKB

"Wakil pimpinan dan fraksi PKB DPRD 2019-2024, serta anggota DPRD lainnya, saya minta bekerja dalam visi dan misi politik keumatan dan kerekyataan yang telah ditetapkan," paparnya

Huda mengatakan, lima tugas keumataan dan kerakyatan tersebut antara lain, pertama fraksi dalam setiap sikap, pandangan, dan solusi  politiknya harus mendasarkan pada kemaslahatan ummat. Yakni, tertuang dalam hasanah fikrah KAIDAH FIQHIYAH.

"Kedua Fraksi menjadi Juru Bicara (JUBIR)  partai dalam semua persoalan ummat dan rakyat. Ketiga, Fraksi menjadi pusat mengadu dan melayani rakyat," katanya.

Untuk yang ke empat dan yang kelima, menurut Huda, Fraksinya menjadi sparing partner Pemda yang Kritis dan produktif. Fraksi, menjadi laboratorium politik bagi sinergi aksi antara rakyat, partai dan Pemda untuk menyelesaikan semua masalah.

"Harus vokal menyampaikan aspirasi masyarakat dan berani memberikan saran dan mengkritik kepada pemerintah untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement