REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekosongan kursi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta sepertinya masih akan berlanjut hingga akhir 2019 mendatang. Hal ini dikarenakan Pimpinan DPRD DKI Jakarta sementara hingga September masih fokus pada penetapan pimpinan DPRD DKI definitif dan penyusunan draf tata tertib.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara Syarif mengatakan, kalau ditanya kapan kemungkinan Wagub DKI yang baru, ia hanya bisa berharap akhir Desember nama wagub DKI pengganti Sandiaga Uno sudah diketok palu. "Harapan saya pada sebelum 20 Desember nanti, wagub DKI yang baru sudah terpilih," kata Syarif kepada wartawan, Senin (9/9).
Syarif menyebut, salah satu alasan lamanya penetapan dan pengesahan wagub DKI Jakarta yang baru karena ada proses yang harus dijalankan di pimpinan DPRD DKI Jakarta sementara. Setelah Pimpinan DPRD DKI Jakarta sementara diberi amanah, ia bersama Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Pantas Nainggolan masih memproses draf tata tertib dan persiapan pelantikan pimpinan DPRD definitif.
Syarif menyebut, pimpinan definitif telah diatur sesuai aturan MD3 di mana lima partai teratas pemenang pemilu mendapatkan jatah kursi pimpinan DPRD DKI. "Mereka diperuntukkan kepada partai pemenang pemilu nomor 1-5. Lima partai pemenang teratas jadi pimpinan DPRD DKI," ujar Syarif.
Pimpinan sementara kemudian menyerahkan ke pimpinan definitif untuk proses pembentukan alat kelengkapan dewan. Kemudian, lanjut dia, setelah ada pimpinan DPRD DKI definitif, draf tata tertib juga akan disahkan.
Ia berharap untuk pimpinan definitif dan draf tatib selesai disahkan pada 16-17 september 2019 ini. "Kemudian, diperkirakan alat kelengkapan dewan yang baru selesai dibentuk pada 28-29 September," ujar dia.
Namun, Syarif menekankan pelantikan pimpinan DPRD DKI definitif masih menunggu jadwal. Sementara, pembentukan alat kelengkapan dewan akan ditetapkan setelah pelantikan pimpinan DPRD definitif ketua dan wakil ketua dilaksanakan.
Kemudian, bila draf tatib sudah 100 persen, draf ini siap dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi tatib. Di dalam tatib yang telah ditetapkan tersebut, sambung dia, akan ada wilayah pembentukan pansus wakil gubernur DKI Jakarta.
"Sedangkan, anggota-anggota pansusnya tergantung cepat tidaknya kerja pimpinan definitf. Kita target awal Oktober pansus wagub terbentuk dan harapan saya pada sebelum 20 Desember 2019 nanti wagub DKI yang baru sudah terpilih," kata Syarif.
Pengamat politik dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai semakin lama proses penunjukkan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD, maka semakin Anies terbebas dari kepentingan dan oligarki politik.
"Selama Anies single fighter, Anies semakin terbebas dari kepentingan-kepentingan politik, termasuk kepentingan elite dengan oligarki politik mereka," kata Firman Noor, Senin.
Karena itu, menurut Firman, justru dengan lamanya proses wagub DKI di DPRD DKI ini, yang seharusnya diuntungkan adalah Anies. Karena, Anies bisa bekerja lebih baik dalam pemerintahan provinsi DKI Jakarta tanpa ada intervensi kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan posisi wagub DKI.
"Saya justru sepakat, kasus ini dijadikan contoh bagaimana kepala daerah bisa bekerja tanpa ada intervensi dari berbagai kepentingan politik di dalamnya. Karena, Anies adalah sosok bukan kader partai," kata dia menjelaskan.
Ia menilai Anies mampu bekerja sangat baik, ada baiknya Anies bertahan sendirian hingga akhir periode. Sebab, Anies terbukti mampu bekerja untuk kota dan warga Jakarta tanpa ada intervensi dari kekuatan oligarki politik.
Namun, sambung dia, kalaupun akhirnya pada Desember 2019 nanti pasangan Anies pada wagub DKI akhirnya disahkan DPRD, Firman berharap ada adaptasi yang cepat, baik wagub maupun Anies atau sebaliknya.
"Jangan sampai waktu yang tersisa habis hanya untuk adaptasi, dan tugas perbaikan Jakarta terbengkalai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
