REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menerbitkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) untuk memperbaiki pengelolaan kawasan pariwisata saat menghadapi bencana. Payung hukum manajemen krisis telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Nomor 10 Tahun 2019 dan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menjelaskan posisi geografis Indonesia dihadapkan pada cincin api pasifik yang dihadapkan pada berbagai ancaman tektonik dan vulkanik. Hal tersebut berpotensi menganggu aktivitas pariwisata.
"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya," kata Arief di Kementerian Pariwisata, Senin (9/9).
Pada MKK yang diterbitkan Kemenpar, terdapat tiga kriteria krisis. Yakni krisis kota/kabupaten, krisis provinsi, hingga krisis nasional. Adapun empat fase dalam kerangka kerja MKK yakni fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, fase pemulihan, hingga fase normalisasi.
Arief menyampaikan, perlu waktu satu bulan dalam untuk melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah. Lokasi pilot project penerapan MKK dilakukan di Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Riau.
Menurutnya, satu hal yang wajib dilakukan pada saat daerah wisata mengalami bencana harus mengumumkan kondisi sesuai fakta tanpa manipulasi. Sebab, jika dunia internasional mendapati ketidakjujuran dalam pengelolaan wisata, maka destinasi yang bersangkutan kehilangan kepercayaan.
Oleh karena itu, Arief menegaskan, butuh kehati-hatian dalam menetapkan situasi darurat saat mengalami bencana. MKK diperlukan agar saat situasi genting, seluruh pihak terkait dapat melakukan koordinasi secara sistematis dan teratur.
"Perlu hati-hati dalam menetapkan status. Seperti apa tingkatannya. Kita harus jujus karena dampaknya akan sangat buruk. Makanya SDM (sumber daya manusia) kita harus bagus," kata Arief.
Pemerintah, kata Arief, banyak belajar dari erupsi Gunung Agung yang terjadi pada 2017 lalu. Sebab, saat itu sektor pariwisata hampir terhenti. Lewat manajemen bencana yang lebih teratur, dampak kerugian sektor wisata dari ancaman bencana dapat diminimalisasi.
Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) Kemenpar, Guntur Sakti, menambahkan empat fase kerangka kerja akan terlaksana jika seluruh unsur serius dalam bekerja sama. Sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama BNPB dan BPBD amat diperlukan untuk membentuk ekosistem pariwisata yang berdaya terhadpa ancaman bencana.
Ia menjelaskan, pihaknya telah membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam MKK. Di sektor pariwisata, fokus penanganan diarahkan kepada dua aspek, yakni produk (destinasi dan industri) serta konsumen (wisatawan).
Sebagai informasi, Kemenpar memprediksi kunjungan wisatawan mancanegara hingga akhir tahun ini hanya mencapai 16 juta kunjungan atau lebih rendah 2 juta wisman dari target 18 juta. Penurunan itu diakibatkan oleh banyaknya rentetan bencana alam yang terjadi sepanjang tahun.
Perkiraan realisasi kunjungan yang turun 2 juta orang berdampak pada penurunan devisa pariwisata sekitar 2 miliar dolar AS. Dengan kata lain, target devisa pariwisata 2019 sebesar 20 miliar dolar AS bisa tak tercapai.
Untuk diketahui, devisa pariwisata dari wisatawan mancanengara per orang sekitar 1.000 dolar per AS. Jika diakumulasikan, potensi kehilangan devisa pariwisata dari 2 juta kunjungan sekitar 2 miliar dolar AS.
Tahun 2018 ini, total kunjungan wisman selama setahun penuh mencapai 15,8 juta dengan peroleh devisa sebesar 19,29 miliar dolar AS. Sektor pariwisata hingga menjelang penghujung tahun 2019 kemungkinan masih dalam tahap pemulihan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
