REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN -- Sebanyak sembilan desa dan tiga kelurahan di Kota Pariaman, Sumatera Barat ditetapkan sebagai desa maritim dan desa wisata oleh pemerintah pusat bersama pemerintah setempat dalam upaya meningkatan ekonomi warga di daerah itu.
"Ini merupakan kegigihan Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman yang berupaya mengembalikan kejayaan Kota Pariaman," kata Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut Mayjen TNI Bambang Suswanto saat sambutan pada peresmian desa maritim di Pariaman, Ahad (8/9).
Menurutnya, dengan adanya desa maritim tersebut maka Pemkot Pariaman bisa lebih mudah mengajukan proposal bantuan pada pemerintah pusat. Ia menjelaskan hal tersebut karena banyak kementerian yang tergabung ke dalam bidang kemaritiman mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
"Dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, banyak sekali," ujarnya.
Selain itu, kata dia, dengan dibentuknya desa maritim tersebut maka dapat membantu pemerintah pusat untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sementara Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengatakan dengan ditetapkan belasan desa di daerah itu sebagai desa maritim maka pengembangan untuk peningkatan ekonomi warga setempat juga akan lebih baik. Ia menambahkan hal itu karena sejumlah kementerian terkait akan memusatkan perhatiannya untuk pemberdayaan manusia dan pembangunan fisik yang tujuannya peningkatan ekonomi warga.
Ia menyebutkan peningkatan ekonomi tersebut salah satunya melalui peningkatan produksi ikan tangkap dengan teknologi terbarukan serta pelatihan. Pihaknya menyebutkan adapun desa maritim tersebut yaitu Pasir Sunur, Taluak, Pauah Barat, Ampalu, Desa Apar, Mangguang, Naras I, Naras Hilir, Balai Naras, dan Padang Biriak-Biriak, sedangkan kelurahan yaitu Karan Aur, Lohong, dan Pasie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
