Jumat 06 Sep 2019 01:00 WIB

Pemprov Jateng Gandeng Swasta untuk Atasi Kemiskinan

Pemprov Jateng arahkan CSR perusahaan swasta untuk mengatasi kemiskinan.

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Nur Aini
Kemiskinan, ilustrasi
Foto: Republika/Yogi Ardhi
Kemiskinan, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi  di berbagai kabupaten/kota di Jateng, Pemprov menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan pihak swasta dan BUMN/BUMD.

''Dalam kerja sama dengan perusahaan swasta dan BUMN/BUMD, kita mengarahkan dana CSR mereka untuk mengatasi kemiskinan,'' jelas Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jateng Imam Masykur, di Purbalingga, Kamis (5/9).

Baca Juga

Seperti yang dilakukan di Purbalingga, dia menyebutkan, bantuan yang disalurkan ke Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari tidak hanya dalam bentuk rehab RTLH yang sumber dananya berasal dari Bantuan Gubernur. Namun, juga bantuan lain berupa penyaluran air bersih dan jamban keluarga.

''Di Desa Banjarsari, kita menggandeng PT Solusi Bangun Indonesia. Melalui dana CSR-nya, perusahaan ini membantu warga Banjarsari dengan bantuan air bersih sebanyak 144.000 liter, jamban keluarga sebanyak 50 paket, dan juga bantuan rehab RTLH sebanyak 10 unit,'' ujarnya.

Selain itu, Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah juga menggandeng Dinas Arpus yang memberi bantuan buku bacaan sebanyak 150 eksemplar, Dinpermades Dukcapil Jateng berupa bantuan 3 unit rehab, dan Baznas Provinsi Jawa Tengah yang juga memberikan bantuan rehab RTLH sebanyak 5 unit. ''Melalui kerja bareng macam ini, kami berharap masalah kemiskinan di Jateng bisa lebih cepat teratasi,'' ujarnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Taj Yasin Maimoen, menyebutkan upaya pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawa semua pihak dan harus dilakukan secara bersama. ''Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri untuk mengentaskan kemiskinan. Diperlukan sinergitas lintas instansi baik yang di pemerintahan maupun swasta dan juga BUMN, BUMD untuk ikut serta mengatasi masalah kemiskinan,'' ujarnya.

Dia juga menyebutkan, kerja sama antar-OPD juga diperlukan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, dia meminta agar OPD di lingkungan Pemkab maupun Pemprov tidak mengedepankan ego sektoral dalam mengatasi masalah kemiskinan.

''Hilangkan itu ego sektoral antar pada masing OPD-OPD. Jangan hanya berniat membesarkan OPD-nya masing-masing. Semua harus bersinergi, khususnya untuk pengentasan kemiskinan karena semuanya ada keterkaitan dalam hal penanganan oleh lintas OPD,'' katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement