REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ahmad Syafii Maarif meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat supaya mengedepankan kearifan untuk menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat. Menurut Buya Safi'i, pemerintah pusat harus melakukan pendekatan khusus untuk meredam konflik yang terjadi di Papua selama dua pekan belakangan.

"Tingkatkan kearifan lokal dan kearifan nasional. Semua pihak harus saling menerima," kata Buya Safi'i di di Padang, Selasa (3/9).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan selain pendekatan sosial dan ekonomi, pemerintah harus melakukan pendekatan atropologis kepada masyarakat Papua. Karena Papua masuk ke Indonesia tidak sejak tahun 1945. Papua masuk ke Indonesia belakangan dibandingkan provinsi yang lain. Jadinya pemerintah harus memahami betul rakyat Papua, memahami asal usul dan kultur di daerah tersebut.

Buya Safi'i menyebut keinginan sebagian orang di Papua memang mewujudkan referendum dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Menurut dia, hal tersebut harus dicegah dengan cara yang arif dan bijaksana sehingga Papua dan Papua Barat kembali tentram di bawah NKRI.

Buya Safi'i tak menampik adanya pihak dari luar negeri yang mencoba menunggangi kekisruhan di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut menurut Buya tidak akan berpengaruh selagi Indonesia kuat dari dalam.

"Kalau kita kuat dari dalam, yang manunggangi tak akan berhasil, Kita masih kuat dari dalam," ujar Buya Safi'i.

Ikuti Whatsapp Channel Republika