REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyayangkan aksi penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab pascaunjuk rasa pada Kamis (29/8) dan menyebabkan kerugian materi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan, aksi penjarahan tersebut juga terjadi di kompleks perkantoran Gubernur Dok II Jayapura.
"Kantor gubernur dibongkar, dijarah, diambil barang-barangnya di hampir semua ruangan kerja yang ada," katanya di Jayapura, Senin (2/9).
Menurut Hery, dengan adanya kejadian ini maka aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua tidak dapat memberikan pelayanan publik seperti biasa kepada masyarakat.
"Para ASN di lingkungan Pemprov Papua juga merasa trauma akan adanya kejadian ini sehingga diharapkan tidak terprovokasi dengan kondisi yang ada," ujarnya.
Dia mengimbau masyarakat tidak terpengaruh dengan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk membuat situasi menjadi kacau di tanah ini.
"Kami harapkan siapa pun dia di Tanah Papua ini, dapat menjaga kedamaian Bumi Cenderawasih dan harus bisa mengendalikan diri atas situasi dan kondisi kini," katanya lagi.
Dia menambahkan, sudah pasti ada ASN yang merasa takut untuk datang ke kantor dengan situasi dan kondisi tersebut. Apalagi, semua instrumen dan peralatan kantor sudah dijarah. Maka, pada Selasa (3/9), direncanakan akan dilaksanakan aksi bersih-bersih di lingkungan Pemprov Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika