REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memastikan akan membahas mengenai pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar dengan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang baru. Menurut Ridwan Kamil, wacana pemindahan tersebut sudah masuk ke DPRD melalui rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) tahun 2009-2029.
"Ini kan masih akan ada kajiannya. Kajian itu bisa disetujui atau tidak. Kalau disetujui alasannya kenapa, semua sampaikan pada saat kajian," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 di Gedung Merdeka, Senin (2/9).
Menurut Emil, wacana ini bukan satu-satunya yang diajukan dalam RTRW tersebut. Karena, setidaknya terdapat 10 hal yang diajukan ke DPRD Jabar. Jadi, seluruhnya akan melalui kajian terlebih dahulu.
Emil mengatakan, saat ini ada tiga daerah yang mungkin menggantikan Bandung, yaitu Tegalluar Kabupaten Bandung, Segitiga Rebana yang ada di Cirebon, Majalengka, dan Subang, serta daerah perkebunan Walini yang akan dilalui kereta cepat.
"Sebenarnya masih terbuka untuk yang lain, tapi yang sudah di-mention tiga tempat itu," katanya.
Namun, kata dia, semua tengah dikaji kembali apakah ketiga daerah ini memang memadai dari segi luasan lahan, kondisi air, dan resiko kebencanaan.
"Enam bulan kajian dilakukan, tahun depan kami kabari lagi," katanya.
Saat ini, kata dia, memang sudah kurang memadai dari segi kelayakan sebagai ibu kota. Sebabnya, Bandung semakin padat dan infrastruktur yang ada sudah tidak memadai untuk menampung pertumbuhan masyarakat, maupun mereka yang datang mencari pekerjaan.
"Sama seperti Jakarta, sudah ga cocok lagi melayani pusat pemerintahan karena kantornya menclok-menclok di mana-mana jadi tidak produktif," katanya.
Sementara menurut pengamat tata kota, Nirwono Joga, keinginan Pemprov Jabar untuk memindahkan ibu kota provinsi tidak ada sisi urgensinya. Bandung disebut masih cocok menjadi pusat pemerintahan saat ini.
Menurut Nirwono, lebih tepat untuk pemerintah daerah bisa memperbaiki infrastruktur Kota Bandung maupun sejumlah kabupaten pendukung ibu kota. Selain itu infrastruktur dalam kota seperti tempat yang ramah bagi pejalan kaki, pesepeda, transportasi publik yang terintegrasi dan lain sebagainya,
"Juga harus fokus pada percepatan pembangunan kabupaten/kota di Jabar agar SDM masyarakat lebih unggul," katanya.
Di sisi lain, kata dia, Pemprov Jabar juga wajib menyediakan lahan untuk hunian masyarakat, termasuk pengelolan air bersih, pengolahan sampah dan limbah lingkungan lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
