REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat isu intelijen dan terorisme, Harits Abu Ulya memandang ada indikasi intervensi pihak asing dalam konflik yang tengah menggelora di Papua. Ia berharap, pemerintah segera bertindak agar konflik tak berlarut-larut.
Harits melihat ada indikasi propaganda dari luar negeri soal Papua terjadi sangat masif dan sistematis. Ia khawatir hal itu malah meningkatkan eskalasi konflik.
"Asing ikut bermain, di samping perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang Sidang PBB," katanya dalam keterangan pers pada wartawan, Jumat (30/8).
Ia menduga konflik di Bumi Cendrawasih bakal makin merepotkan aparat keamanan. Sebab, bola salju demontrasi gerakan masarakat sipil makin membesar.
"Dua komponen (asing dan OPM) saat ini mendapatkan 'angin surga' untuk terus bekerja mematangkan langkah-langkah politik menuju Papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik referendum dengan bekerja dengan masif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM," ujar Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) itu.
Harits menekankan, persoalan Papua tidak bisa dianggap kecil, sehingga perlu mendapat prioritas perhatian pemerintah pusat secara proporsional. Ia menyarankan, kompleksitas masalah Papua harus segera diurai satu persatu.
"Ambil keputusan-keputusan politik yang penting sesuai amanah UU demi menjaga merawat kedaulatan NKRI. Keputusan yang komprehensif, terukur dan tuntas. Jangan gagap hanya karena pihak asing ikut bermain," tegasnya.
Menurutnya, operasi keamanan tetap harus jalan karena penting untuk menciptakan rasa aman bagi semua masyarakat yang tinggal di bumi Papua. Ia merasa faktor kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan tengah menjadi kabut yang melingkupi sebagian besar masarakat pendatang (nonasli papua).
"Di samping itu diplomasi persuasif juga wajib jalan agar gejala yang mengarah kepada konflik horizontal dan vertikal yang lebih serius bisa direduksi," imbaunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika