Jumat 30 Aug 2019 15:41 WIB

Khofifah Merasa Diuntungkan Jika Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Ini membuka peluang besar bagi Jatim, khususnya dalam bidang perdagangan.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Andi Nur Aminah
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninggalkan ruangan usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/7).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninggalkan ruangan usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/7).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung rencana pemerintah pusat terkait pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu bahkan merasa, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bakal berdampak positif terhadap prekonomian Jatim.

"Peluang besar bagi Jatim, khususnya dalam bidang perdagangan. Menguntungkan, tentu juga menguntungkan untuk bangsa Indonesia," kata Khofifah ditemui di Surabaya, Jumat (30/8).

Baca Juga

Melihat peluang tersebut, Khofifah menyatakan akan mengkaji berbagai upaya untuk memaksimalkan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jatim yang ada di Kalimantan Timur. Diakuinya, ada dua kemungkinan untuk kantor KPD yang ada di Balikpapan. Yaitu diperluas atau dibukakan kantor baru di Penajam Paser.

"Kami juga sudah merapatkan agar Pemprov Jatim segera meninjau kantor perwakilan dagang Jatim yang ada di Balikpapan," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, Penajam Paser Utama sebetulnya tidak terlalu jauh dari Balikpapan maupun Samarinda. Namun, kata dia, jika diperlukan, pihaknya akan segera membuat KPD Jatim yang baru di Penajam Paser. Tidak menutup kemungkinan juga untuk memperbesar kantor yang ada saat ini di di Balikpapan.

"Kalau kita harus membuat kantor perwakilan dagang di Penajam Paser, tentu kita siap. Karena sebetulnya Surabaya-Balikpapapan ini kapalnya direct. Dan kita punya banyak komoditas yang dikirim ke Kaltim," kata Khofifah.

Menurut Khofifah, peluang luar biasa dan positif bukan hanya untuk Jatim, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Supaya ada pemerataan dan percepatan pertumbuhan di Indonesia Timur secara de facto.

"Pemindahan ibu kota ini akan menjadi konkrit bahwa upaya membangun pemerataan itu de facto dan de jure. Kalau de jure kan by regulation, by budget. Tapi de factonya kalau enggak ditempati, ditongkrongin, maka tetap saja di-remote tapi spend of control-nya jauh," ujarnya.

Khofifah juga menilai, pemindahan ibu kota bakal memunculkan sentra pertumbuhan baru, yang akan membuka ruang percepatan untuk pemerataan. Maka percepatan yang terjadi menurut akan dahsyat. "Salah satunya akan ada 100 ribu PNS yang akan ikut pindah ke ibu kota baru," kata Khofifah.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement