REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya yang segera mengkaji lingkungan di lahan ibu kota baru. WALHI meminta pemerintah tak menutup-nutupi hasil kajian lingkungan disana.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati membantah pernah ada komunikasi dari KLHK terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebelumnya, KHLK mengklaim KLHS di calon ibu kota baru akan turut menggandeng Walhi.
Ia malah memandang rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur perlu dikritisi secara cermat dan luas oleh masyarakat.
"Karena didasarkan pada argumentasi yang sepanjang pengetahuan publik tidak jelas kajiannya, serta berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekologis yang besar bagi warga dan lingkungan hidup di Kalimantan Timur," katanya dalam siaran pers, Rabu (28/8).
Ia menekankan agar KLHK mengutamakan prinsip transparansi soal kajian calon Ibu Kota baru. Walhi meminta pemerintah membuka kepada publik seluruh kajian yang menurut pemerintah telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
"Sehingga publik bisa memberikan penilaian yang obyektif dan berbasis bukti (evidence-based) atas rencana pemerintah tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, KLHK menyebut akan mulai melakukan studi kajian lingkungan hidup strategis untuk kawasan calon ibu kota baru yang terletak di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika