REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah untuk menghentikan sejenak isu pemindahan ibu kota. Ia meminta agar pemerintah lebih fokus dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
Mengingat hingga sampai saat ini Papua masih terus bergejolak. Bahkan ia menyebut persoalan di Papua sudah sangat serius.
"Pemindahan ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak," tegas Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dikutip dari laman resmi partai, Kamis (29/8).
Keseriusan persoalan Papua, kata Sukamta, tergambar dari berbagai aksi mahasiswa Papua di beberapa Kota Besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua beberapa waktu lalu. Kemudian masih dimatikannya jaringan internet juga menjadi sinyal bahwa persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius.
"Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya mengapa sampai berlarut-larut. Saya berharap Pemerintah lebih transparan tentang persoalan Papua," terang Sukamta.
Oleh karena itu, Sukamta menyarankan agar pemerintah segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk selesaikan Papua. Karena dari laporan beberapa riset, persepsi sebagian besar responden masyarakat Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.
"Perlu segera dirumuskan oleh pemerintah baik agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif. Serta agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua," tutur Sukamta.
Sebelumnya, aksi demonstrasi di Papua kembali dilakukan pada Kamis (29/8) pagi ini. Aksi unjuk rasa yang digelar di Jayapura tersebut bahkan membuat aktivitas di kota tersebut lumpuh. Bahkan, listrik di Kota Jayapura juga dipadamkan untuk mengantisipasi sejumlah titik bangunan yang dibakar massa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika