REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat Papua tenang dalam menghadapi perkembangan situasi terkini di wilayah tersebut. Hal ini ia sampaikan terkait aksi di ibu kota Papua, Jayapura, yang berakhir ricuh disertai perusakan fasilitas umum, kemarin.
"Mari kita semuanya menjaga agar tanah Papua tetap menjadi tanah yang damai dan saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh adat, ketua, tokoh agama, kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai," kata Presiden dalam keterangannya di Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (29/8) malam.
Jokowi juga mengaku telah memerintahkan kapolri, kepala Badan Intelejen Negara (BIN), dan panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindakan anarkistis dan pelontar ujaran rasial. Ia juga berjanji segera bertemu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua. "Kita sudah berusaha, tapi waktunya saja," kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berkeras bahwa pemblokiran informasi dan komunikasi di seantero Papua dan Papua Barat untuk menjaga keutuhan nasional. “Provokasi, membakar masyarakat, menyebarkan berita bohong lewat media sosial. Pemerintah bertindak itu bukan sewenang-wenang, bukan melanggar hukum," ujar Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).
Ia tak dapat memastikan kapan pemblokiran internet di Papua dicabut. "Ya sampai aman," ujar Wiranto.
Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan menyusul aksi unjuk rasa menolak rasialisme yang berujung kericuhan di sejumlah tempat pada Senin (19/8). Meski proses hukum terhadap pengucap rasialis di Surabaya sudah mulai dilakukan aparat, aksi-aksi di berbagai kota di Papua dan Papua Barat belum berhenti.
Pemblokiran kemudian diluaskan pada awal pekan ini dengan melambatkan akses internet broadband Wi-Fi, yang sebelumnya jadi andalan satu-satunya warga Papua mengakses internet.
Pada Kamis (29/8) kemarin, sejak pagi hari warga Papua sukar dihubungi melalui telepon seluler dan SMS. Hal itu bersamaan dengan terjadinya kericuhan menyusul aksi menolak rasialisme yang diikuti ribuan warga di Jayapura. Selama dua pekan belakangan, Jayapura relatif bebas dari tindakan anarkistis meski beberapa kali aksi digelar.
Yotam Wakum, warga setempat, menceritakan, pada awalnya massa melakukan //longmarch// dari Sentani menuju kantor gubernur di Jayapura. Kemudian massa aksi mulai membakar sejumlah bangunan, seperti perkantoran dan toko sekitar pukul 12.00 WIT di tengah kota Jayapura.
Yotam mengatakan, aksi kemarin juga dipicu pemblokiran internet dan komunikasi belakangan. "Rusuhnya masalah apa namanya, ada selebarannya, masalah internet selama hampir beberapa minggu ini, yang kedua mereka ada oknum-oknum tentara (melakukan ucapan rasialis) kemarin yang di Surabaya," ujar dia.
Perusakan infrastruktur kemarin juga sempat memadamkan layanan listrik. Namun, Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah mengatakan, hingga pukul 17.32 WIB, seluruh sistem PLN sudah kembali beroperasi secara normal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
