REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sejumlah ulama terpandang menyoroti aksi-aksi unjuk rasa yang sebagaian berujung kericuhan. Pemerintah diminta menyelesaikan persoalan di Papua dari akarnya.
"Permasalan Papua sebenarnya bukan sekadar peristiwa yang terjadi di Jawa Timur (asrama di jalan Kalasan, Surabaya), tetapi lebih dari itu adalah adanya ketidakadilan yang mereka rasakan sebagai sesama warga negara Indonesia," ujar Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Solahuddin Wahid, di Bekasi, Rabu (28/8).
Menurut Gus Solah, Papua adalah tanah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Sementara hasilnya banyak dinikmati oleh orang di luar Papua. "Ini yang membuat mereka marah," ucap Gus Solah.
Gus Solah menambahkan, pemerintah harus serius memperhatikan nasib rakyat Papua, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan. "Jadi, bukan hanya infrastruktur, tapi juga masalah kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan," kata Gus Solah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua. Sebab, menurut Din, masalah ini sangat serius bagi kehidupan kebangsaan, persatuan, dan kesatuan bangsa ketimbang pemindahan ibu kota negara.
"Maka, selesaikanlah secara dialogis persuasif, namun berkeadilan. Jangan terhadap pihak ini begini, terhadap pihak lain kemudian caranya lain. Kalau ada ketidakadilan dalam menegakkan, ini juga potensial mengganggu kerukunan kehidupan bangsa, maka jangan menganggap remeh," ujar dia di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Rabu (28/8).
Menurut Din, urusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu perlu dikesampingkan agar bisa lebih fokus pada persoalan Papua. Din menilai, pemindahan ibu kota itu bisa ditunda. Apalagi, lanjut dia, urgensinya belum cukup tersedia.
Bagi yang menghina orang-orang Papua, menurut dia, harus dihukum keras. "Kita berpikir-pikir kenapa nggak ditangkap atau kenapa lama ditangkap. Itu harus dihukum sekeras-kerasnya karena dia adalah biang kerok dari kerusuhan-kerusuhan yang harganya mahal sekali. Sudahlah urus soal Papua dulu, jangan ibu kota ya, apalagi enggak punya uang juga," katanya.
Wakil presiden terpilih 2019-2024 KH Ma'ruf Amin juga berharap persoalan di Papua jangan melebar lagi. “Jangan sampai ada separatisme dan juga kedaerahan yang berlebihan karena kita sebagai bangsa sudah punya kesepakatan menjaga keutuhan bangsa ini," ujar KH Ma'ruf di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (28/8).
Ma'ruf Amin menilai, pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai pendekatan untuk Papua, mulai dari pendekatan pembangunan, keamanan, hingga budaya. n rusdy nurdiansyah/umar mukhtar/antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika