REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi situasi terkini di Papua dan Papua Barat. Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri terus memonitoring Pemerintah daerah setempat agar trus memberi pemahaman kepada masyarakat agar lagi terjadi kerusuhan. Tjahjo mempersilakan masyarakat menyalurkan aspirasi, namun tetap menaati peraturan yang berlaku.
"Oh iya jelas, gubernur, bupati, wali kota juga kami terus (monitor), tim otda kami memonitor Pemda setempat. Soal aspirasi (silakan) ya asal tak anarkis, tak mengibarkan bendera dan sebagainya," ujar Tjahjo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8).
Tjahjo memastikan pemerintah akan mendengar aspirasi masyarakat Papua maupun Papua Barat dan berupaya untuk mencarikan penyelesaian. Bahkan, Tjahjo mengungkap telah membuat radiogram kepada semua kepala daerah untuk mengaktifkan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) masing-masing daerah agar menerima pengaduan dari masyarakat, termasuk juga di Papua dan Papua Barat.
"Sudah (kami imbau kepala daerah jaga kondusifitas)," ujar Tjahjo.
Namun demikian, Tjahjo mengingatkan aspirasi tidak menyimpang dari pokok masalah yang dipersoalkan.
"Jangan terus hal-hal yang bicara yang lain yang menyimpang dari pokok masalah," ujar Tjahjo.
Aksi menolak rasialisme di Papua, meluas hingga Kabupaten Deiyai, Papua, Rabu (28/8). Namun aksi tersebut berujung ricuh hingga mengakibatkan korban satu anggota TNI gugur dan dua warga sipil meninggal dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika