REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim khusus terkati pemindahan ibu kota. Dia mengatakan, tim itu tidak hanya membahas ibu kota baru di Kalimantan Timur tapi juga nasib DKI Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota.
"Hal-hal yang sangat strategis penting ini harus didalami. Artinya bukan berarti hanya dengan omongan-omongan saja tapi harus dibentuk," kata Megawati Soekarnoputri dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (29/8).
Lanjut topik soal ibu kota dan nasib Jakarta, Megawati menyatakan dia sudah pernah bicara soal kemungkinan mengambil model ibu kota baru Indonesia dengan menyontoh negara lain. Semisal Canberra di Australia, Washington DC di Amerika Serikat, Putra Jaya di Malaysia atau Laos.
Dia meminta pemerintah mendalami masing-masing fungsi dari Jakarta dan Kalimantan Timur nantinya. Menurutnya, harus ada kajian apakah nantinya posisi Jakarta hanya untuk pusat perekonomian atau perdagangan. "Itu kan mesti dikaji. Karena nanti ada kajian secara administrasi, teori, juga pelaksanaan di lapangan," katanya.
Ketua Umum PDIP ini mengaku bukan tidak setuju dengan keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota. Dia menilai jika pemindahan ibu kota merupakan hal positif karena Jakarta sudah terlalu padat.
Dia mengaku hanya mendorong agar langkah ke depan lebih positif. Masalah Jakarta, menurut dia, sangat banyak mulai dari kemacetan hingga banjir. Sebabnya, dia ingin agar mendorong pemerintah agar ke depan semuanya dibuat berdasar tata ruang yang konsekuen dan komitmen pelaksanakan.
Dicontohkannya wilayah Karawang dan Bekasi yang oleh pihaknya selalu diminta untuk tak dijadikan wilayah perkotaan, namun tetap menjadi sentra padi. Sejak zaman Belanda, kata Megawati, daerah itu tak berani disentuh karena bisa berakibat politis. "Hal-hal ini yang saya maksud sebagai pendalaman," kata Megawati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika