REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo membahas penyelesaian masalah intoleransi saat menerima pengurus Pemuda Pancasila. Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan persoalan radikalisme dan intoleransi harus diatasi.
"Tadi ada juga soal kebangsaaan yang disampaikan bapak presiden soal radikalisme intoleransi harus diatasi, supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa nah ini tidak boleh terjadi," kata Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjsoemarno di halaman Istana Negara, Jakarta pada Rabu (28/8).
Menurut Japto, seluruh organisasi yang ada di Indonesia juga wajib berupaya agar negara ini tidak terpecah belah. Selain itu terkait persoalan rasisme kepada masyarakat Papua, Japto menilai masyarakat Papua juga merupakan Warga Negara Indonesia.
"Karena seperti ada orang yang buat masyarakat Papua itu dianggap masyarakat nomor dua, itu nggak boleh. Itu kan masyarakat kita, itu saudara-saudara kita," kata Japto menjelaskan masyarakat Papua bagian dari Indonesia.
Japto menjelaskan persatuan bangsa adalah hal pertama yang harus diutamakan. Dia menambahkan pengurus organisasinya terdiri dari sejumlah anak bangsa dari berbagai daerah.
Sejumlah pengurus ormas Pemuda Pancasila telah menemui Presiden untuk menyampaikan undangan menghadiri Musyawarah Besar Ke-10 Pemuda Pancasila di Provinsi Sumatra Utara.