REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari dapil Papua John Siffy Mirin mengungkapkan kondisi terkini Papua yang terisolir jaringan internet lantaran pemblokiran oleh pemerintah pusat. Pernyataan John diluapkan di hadapan para anggota DPR RI saat rapat Paripurna, Selasa (27/8).
"Saya minta pertama kepada presiden dan pimpinan DPR RI menampung seluruh aspirasi dari 29 kabupaten kota yang hampir semua kabupaten sedang melakukan demo besar besaran," kata John di rapat tersebut.
Aksi protes itu disebut John telah melumpuhkan seluruh aktivitas pemerintahan 29 kota di Papua dan Papua barat. Saat ini, John mengaku, sejumlah organisasi mahasiswa di luar Papua juga menyampaikan aspirasi secara langsung dan tertulis kepada dirinya selaku anggota DPR.
Lebih lanjut, pemblokiran sepihak akses internet di seluruh Papua ini semakin menjauhkan Papua dari Indonesia. Informasi dari dan menuju Papua terhambat.
"Kondisi riil yang terjadi di tanah Papua, telah mati surinya hak asasi manusia di tanah Papua belakangan hari itu mencoreng semangat HUT RI ke-74. Semua peristiwa ini menjatuhkan harkat dan martabat rakyat Papua," ungkap John.
Penyulut protes tidak lain adalah lantaran aksi rasisme di Surabaya dan Malang yang kini tak diketahui penyelesaiannya. Ia menyebut rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang itu akumulasi dari seluruh pelanggaran HAM yang selama ini belum pernah dituntaskan. "Kasus kasus pelanggaran HAM sejak Papua dianeksasi ke NKRI sampai hari ini, banyak sekali pelanggaran berat," ujar dia.
Ia meminta pemerintah agat menjamin sepenuhnya jaminan keamanan bagi seluruh mahasiswa Papua yang ada di luar Papua. Kalau pemerintah tidak menjamin keamanan bagi mahasiswa Papua, di seluruh Nusantara ini, maka menurut John lebih baik para mahasiswa dipulangkan ke Papua.
John pun meminta kepada Presiden untuk menarik seluruh pasukan TNI Polri di seluruh Papua. Mereka diduga telah melakukan pelanggaran HAM yang mengakibatkan 120 orang meninggal.
"Mereka hidup di hutan tidak makan, keadilan negara ada di mana kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Puskesmas bisa dipakai untuk tempat tinggal TNI, bahkan sekolah digunakan untuk tempat tinggal Polri," ungkap John.
Ia pun menegaskan, rakyat Papua tak percaya dengan UU Otonomi khusus No 21 rahun 2001. "Rakyat Papua tidak minta uang otonomi khusus atau infrastruktur, rakyat Papua minta kewenangan yang lebih luas dan kehidupan yang lebih layak di atas NKRI," ucap Politikus PAN itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika