REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Papua Barat, Irwan Boinauw menilai langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir jaringan internet di Papua tidak tepat. Sebab pemblokiran tersebut hanya menambah jengkel rakyat Papua.
Irwan mengatakan, orang-orang Papua emosi karena Kemkominfo memblokir jaringan internet. Sebab dengan memblokir jaringan internet seolah-olah pemerintah menutup mata dengan yang terjadi di Papua.
"Kalau kita mau cari kejadian yang terjadi saat ini, kita tidak tahu karena internet di sana diblok semua," kata Irwan kepada Republika.co.id usia Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Papua dan Paradigma Keadilan Sosial' yang diselenggarakan IMM di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Selasa (27/8).
Irwan yang juga Bendahara Umum DPP IMM sangat menyayangkan sikap Kemkominfo yang memblokir jaringan internet. Menurutnya wajar jika informasi yang terjadi di Papua diketahui publik di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini.
Ia mengungkapkan, sangat lucu kalau alasan pemerintah memblokir jaringan internet untuk mengantisipasi beredarnya hoaks. Pemerintah tidak bisa memblokir jaringan komunikasi seperti itu. Jika harus memblokir internet, pemerintah harus menyampaikan langsung permintaan maaf dan alasannya kepada masyarakat Papua. Masyarakat di sana ingin pemerintah hadir di tengah-tengah mereka.
"Saya merasa resah ini banyak informasi (di Papua) yang perlu kita update (ketahui), justru dengan kejadian seperti ini (memblokir internet) bisa beredar hoaks di mana-mana, kalau saya bilang di sana ada pembunuhan, anda percaya atau tidak, pasti ada yang percaya karena saluran informasi tidak ada," ujarnya.
Irwan mengingatkan, pemerintah sebaiknya segera memulihkan jaringan internet di Papua. Jika jaringan internet tetap diblokir dan saluran komunikasi terhambat, menurut dia, permasalahan di Papua tidak akan bisa selesai. Sekarang saja masyarakat sudah resah dan kesal.
Ia juga menyampaikan, pemblokiran jaringan internet hanya membuat jengkel masyarakat Papua. Orang-orang Papua sudah ada yang berkata kotor di media sosial kepada Kemkominfo yang memblokir jaringan internet. "Mereka sudah meluapkan kemarahannya," ujarnya.
FGD bertajuk 'Papua dan Paradigma Keadilan Sosial' tersebut dihadiri perwakilan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) dan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI). Serta Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PP GMNI).
Mereka menyampaikan gagasannya agar penyelesaian konflik di Papua tidak dengan pendekatan militer. Tapi dengan pendekatan yang lebih humanis seperti pendekatan dialog, budaya dan adat.
Mereka juga menyampaikan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan. Selain itu, pemerintah disarankan melibatkan masyarakat Papua dalam semua aspek pembangunan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika