REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Ferdiansyah meminta pemerintah agar dapat menyampaikan roadmap dan anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Karena ada anggaran yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka pemindahan ibu kota ini harus dibahas bersama DPR RI.
"Anggaran pemindahan sebesar Rp 466 triliun dan 19 persen menggunakan APBN. Jadi saya berharap pemerintah secara terbuka menyampaikan peta jalan serta berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan," ujar anggota Komisi X DPR RI dalam pesan singkatnya, Selasa (27/8).
Selain itu, Ferdiansyah juga berharap pemerintah memperhatikan dampak dari pemindahan ibu kota. Mengingat dampak dari pembangunan ibu kota baru juga berpengaruh bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Kemudian juga, kata Ferdiansyah kesiapan masyakarat Kalimantan Timur juga harus diperhatikan. Serta dampak di bidang ekonomi dan politik serta kemanan dan ketahanan.
"Pemindahan ibu kota ini juga jangan sampai menghilangkan kearifan lokal. Baik budaya ataupun identitas orang Kalimantan sendiri," tambahnya.
Ferdiansyah mengatakan, pemindahan ibu kota ini akan berpengaruh terhadap provinsi lain. Sebagai contohnya, masyarakat Aceh akan lebih jauh jika ingin berkunjung ke calon ibu kota tersebut. Sebaliknya justru masyarakat Papua lebih dekat ke ibu kota baru itu.
Pastinya, kata Ferdiansyah, selain berpengaruh di bidang Politik, pemindahan ibu kota ini juga akan berdampak pada pemindahan lembaga negara serta partai politik. "Pastinya nanti membutuhkan lahan besar dan ini yang juga harus diperhatikan. Sebab secara otomatis semua lembaga negara juga ikut pindah. Jangan sampai pemindahan ini membawa dampak bagi lingkungan kearifan lokal," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan I=ibu kota negara akan segera pindah dari DKI Jakarta ke kawasan yang mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah menargetkan, proses pemindahan bisa dilakukan pada 2024 mendatang.
Jokowi mengklaim kajian soal pemindahan ibu kota baru sudah dilakukan secara mendalam sejak tiga tahun lalu. Adapun pertimbangan di Kalimantan Timur adalah minimnya risiko bencana di Kaltim termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.
"Hasil kajian menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegera Provinsi Kalimantan Timur," terang Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika