REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara baru dilakukan di lahan seluas 40 ribu hektare. Lahan tersebut terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.
Ia menjelaskan sebelum pembangunan dimulai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menyiampak konsep desain ibu kota baru selama 1,5 tahun mendatang. Konsep desain ibu kota baru ini, yakni mencerminkan kota yang cerdas, modern dan bertaraf internasional. "Menjadikan ikon urban design sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul," kata Basuki di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (27/8).
Basuki menjelaskan mulai tahun ini hingga 2020, Kementerian PUPR akan menyiapkan desain kawasan, konsep tata ruang, dan tata bangunan. Selain itu, penentuan letak istana, kantor, perumahan dan lokasi komersil.
Kementerian PUPR juga akan membangun prasarana dasar untuk membuka akses menuju lokasi ibu kota baru setelah anggaran disetujui akan membangun prasarana dasar untuk membuka akses menuju lokasi. Lalu, membangun waduk untuk pasokan air bersih.
Pada pertengahan 2020, ia mengatakan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan dimulai, disusul dengan perkantoran dan perumahan. "Sarana transportasi dari kereta api dan listriknya, selanjutnya perumahan dan perkantoran," ujar Basuki usai mengisi kuliah umum di Pascasarjana Fakultas Teknik UGM.
Usai sarana dasar terbangun, pemindahan sudah bisa dilakukan pada 2023. Untuk itu, Basuki menekankan, pemindahan akan dilakukan bertahap mulai kantor utama PU, kantor keuangan maupun kantor presiden.
Ia memperkirakan, total lahan yang diperlukan seluas 180 ribu hektare. "Bangunan utama di lahan seluas 40 ribu hektar," kata Basuki.
Bahkan, Basuki berani menjamin, proses pembangunan ibu kota baru ini tidak merusak lingkungan. Ia mengaku akan melakukan penghijauan lagi daerah-daerah bekas sawit dan batu bara yang ada di sekitarnya.
"Konsepnya a City in The Forest, hutan Suharto banyak bekas ilegal sawit akan dihutankan lagi," ujar Basuki.
Ia memperhitungkan, jumlah penduduk ibu kota yang baru sekitar 1,5 juta. Mereka berasal dari tambahan 800 ribu ASN-ASN yang akan dipindahkan bekerja di ibu kota yang baru.
Sebab, ibu kota yang baru hanya jadi pusat pemerintahan, bukan kota bisnis dan perdagangan. Proses pemindahan ibu kota ini dilakukan dengan kajian mendalam agar pemindahan ini tidak menjadi sia-sia.
Bahkan, ia mengaku pemerintah sudah mengkaji dari pengalaman 78 proses pemindahan ibu kota negara-negara di dunia. Canberra, Putrajaya dan Brasilia menjadi contoh untuk dihindari.
Terkait desain, Basuki mengungkapkan, masih akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan arsitek-arsitek Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Sedangkan, soal dana, baru diperkirakan sekitar Rp 460 triliun.
Meski begitu, ia mengklaim pemerintah cuma akan menggunakan APBN sebesar 19 persen. Sisanya, hasil kerja sama pemerintah dan badan-badan usaha 54 persen, dan swasta 26 persen berbentuk investasi.
"Misalnya, invetasi di air minum, kalo bendungan kita yang bikin," kata Basuki.
Rencananya, pada pertengahan Oktober pemerintah akan meresmikan Tol Samarinda-Balikpapan. Sedangkan, peletakan batu pertama pembangunan jalan-jalan ibu kota rencananya dimulai pertengahan tahun.
"Itu target kami, yang penting prasarana dasarnya dulu, aksesnya dulu yang dibangun," ujar Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika