REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memastikan tidak semua aparatur sipil negara ikut pindah jika ibu kota pindah di Kalimantan Timur. Menurut Syafruddin, hanya ASN di kementerian atau lembaga di tingkat pusat saja yang berpindah.
Ia menerangkan, meskipun semua kementerian dan lembaga berpindah, tidak semua ASN di kementerian tingkat pusat juga ikut berpindah. "Hanya 180 ribu. Jangan bayangkan kota ini dipindah sekian juta orang, tidak. Hanya ASN yang bekerja di kementerian/lembaga tingkat pusat. Kementerian atau lembaga tingkat pusat juga tidak semuanya, juga ada di sentra-sentra lain," ujar Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8).
Syafruddin mengungkap, berdasarkan hitungan KemenPAN-RB sekitar 180 ribu ASN yang akan diperkirakan migrasi ke pusat pemerintahan mendatang. Ia menjelaskan, 30 persen dari 180 ribu tidak akan pindah pada 2024, sesuai target paling cepat dari pemerintah.
"Karena mereka juga sebagian itu akan pensiun, paling tidak ada yang kena pensiun tahun ini, tahun depan, atau nanti 2021 atau sampai 2024," ujar Syafruddin.
Karenanya, ia memprediksi ASN yang akan ditempatkan di Kutai Kartanegara dan Panajam Paser Utara lebih banyak ASN usia muda. "Tentu, yang akan menduduki posisi posisi yang baru itu tentu ASN-ASN yg muda, nah sekarang ASN kita ini sangat andal terutama periode perekrutan 2017-2018 lalu dan sekarang 2019, itu andal, siap mental, wawasan cukup bagus, kemampuan berpikir profesional cukup bagus itu yang akan berpindah," ujar Syafruddin.
Ia menyebut, proses perpindahan akan bertahap dan diatur oleh Bappenas. "Nggak langsung blek (pindah), tentu ada step-step-nya, kita lihat ibu kota Australia, Canberra, Ibu kota Belanda, Den Haag, yang terdekat Putra Jaya Malaysia. Kan nggak ribet-ribet amat, nggak gaduh tuh pindahnya, biasa-biasa saja."