Senin 26 Aug 2019 17:26 WIB

Opini LIPI Soal Masyarakat Penajam Paser Utara

Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.

Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Yogaswara menilai, tingkat keberterimaan masyarakat di daerah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru cukup tinggi, jika melihat sejarah migrasi di daerah tersebut. Hari ini, Presiden Jokowi telah mengumumkan Provinsi Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru.

"Kalau membicarakan potensi konflik selalu ada, tetapi dugaan saya masyarakat yang ada di dalam wilayah calon ibu kota ini mempunyai keberterimaan yang tinggi dengan masuknya pendatang dalam jumlah besar dan cepat (utamanya pemindahan ASN)," kata Herry di Jakarta, Senin (26/8).

Baca Juga

Menurut Herry, sejarah migrasi di daerah Kalimantan Timur  menunjukan perjumpaan yang cukup bagus antaretnis. "Yang perlu dijaga adalah jangan sampai benih-benih konflik muncul dari persoalan agraria, termasuk tanah, klaim wilayah adat, wilayah pesisir dan sebagainya.

Oleh sebab itu, Herry mengatakan suatu mekanisme untuk memproteksi kepenguasaan tanah oleh masyarakat lokal menjadi penting untuk dibuat sejak sekarang. Presiden Joko Widodo di Istana negara telah mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya.

Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut baik keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Menurut dia, kajian soal pemindahan ibu kota sebetulnya sudah matang dan mengerucut pada kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara. "Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden," kata Isran.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement