REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Wacana provinsi Bogor Raya mendapatkan tanggapan dari sejumlah kepala daerah yang ada di wilayahnya. Termasuk Kota Sukabumi yang menilai masih nyaman dengan Provinsi Jawa Barat.
"Terkait wacana Provinsi Bogor Raya, bagi saya secara pribadi masih terlalu dini," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Ahad (25/8). Kalau misalkan Sukabumi dianggap masuk ke dalam provinsi itu, maka Kota Sukabumi dinilai masih sangat nyaman dengan Provinsi Jabar.
Menurut Fahmi, Kota Sukabumi masih berada di dalam Provinsi Jabar. Sehingga menilai wacana Bogor Raya terlalu dini.
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami juga menanggapi mencuatnya wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. "Jika untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak," ujar Marwan singkat.
Seperti diketahui, Kabupaten Sukabumi kini dalam proses pemekaran wilayah karena luas wilayah yang cukup besar. Proses pemekaran ini kini mendapatkan dukungan dari Pemprov Jabar.
Sebelumnya wacana provinsi Bogor Raya dimunculkan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Hal ini mendapatkan respon yang berbeda dari masing-masing kepala daerah yang berada di dalam Bogor Raya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ikut bicara soal wacana Provinsi Bogor Raya. Ia menyatakan tidak sependapat dengan wacana pembentukan Bogor Raya. Menurutnya, penyelesaian secara administratif dengan membentuk provinsi baru atau pemda baru tak menyelesaikan masalah.
Sebenarnya saya bukan setuju atau tidak setuju dengan pembentukan Provinsi Bogor Raya karena saya bukan anggota legislatif. Kami menyarankan ada pendekatan yang lebih baik," kata Bambang, Kamis (22/8).
Bambang menuturkan, yang namanya perkembangan wilayah perkotaan, terjadi secara alamiah, tidak bisa dikontrol batasan administratif. "Jadi kami menawarkan solusi yang sudah ada dalam RPJM lima tahun ke depan yaitu pengembangan wilayah metropilitan termasuk metropolitan Jakarta, yang mencakup daerah sekitarnya," jelasnya.
Daerah tersebut lanjut Bambang, bisa memperoleh fasilitas publik, infrastruktur yang setara dengan Jakarta sebagai 'core' dari wilayah metropolitan, tanpa harus membentuk administrasi sendiri tetapi memanfaatkan kerja sama antarpemerintah daerah.
"Wilayah metropolitan yang kami usulkan itu mendorong kerja sama antarpemda dalam menangani fasilitas publik tertentu misalnya air, sampah, tranportasi publik, tergantung kebutuhan wilayah metropolitan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
