REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus pleno Partai Golkar sekaligus loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet), Sirajuddin Abdul Wahab, mendesak DPP Partai Golkar untuk segera menggelar rapat pleno. Desakan tersebut disampaikannya, karena usai pemilihan umum (Pemilu) 2019, partai berlambang pohon beringin itu belum sekalipun membicarakan rencana rapat pleno untuk membahas Musyawarah Nasional (Munas).

"Sampai saat ini rapat pleno tidak digelar dan terbaca dengan jelas diulur dengan berbagai alasan," ujar Sirajuddin di Jakarta, Ahad (25/8).

Ia mempertanyakan sikap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang tak kunjung menggelar rapat pleno. Menurutnya, dengan klaim dukungan lebih dari 90 persen itu, seharusnya rapat pleno segera dilaksanakan.

"Jika Airlangga merasa percaya diri tinggi atas klaim dukungan itu, harusnya tidak ada kekhawatiran dong untuk segera mengadakan rapat pleno," ujar Sirajuddin.

Selain membahas Munas, rapat pleno bertujuan untuk mengevaluasi perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2019, yang disebut banyak pihak mengalami penurunan. Serta membahas persiapan partai tersebut untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Sirajuddin lalu menjelaskan soal aturan rapat pleno Partai Golkar. Berdasarkan AD/ART partainya, seharusnya rapat pleno digelar setidaknya satu kali dalam dua bulan.

"Sudah lebih dari setengah tahun tidak ada rapat pleno yang dilakukan. Ini jelas melanggar AD/ART Partai Golkar," ujarnya.

Klaim Airlangga yang menyebut bahwa ia mengantongi 92 persen dukungan pun kembali Sirajuddin singgung. Menurutnya, klaim tersebut hanya bualan belaka, karena Airlangga tak segera menggelar rapat pleno usai Pemilu 2019.

"Seharusnya dengan klaim dukungan yang sangat besar tersebut, Airlangga tidak hanya berani segera menggelar rapat pleno, namun langsung memutuskan melaksanakan munas pada bulan September," ujar Sirajuddin.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Maman Abdurahman menyebut bahwa pihaknya segera menggelar rapat pleno. Saat ini, DPP Partai Golkar masih menunggu penetapan calon legislatif terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tentunya DPP mengadakan rapat itu tentu agenda banyak yang harus dibahas, jadi saya pikir sambil menunggu keputusan KPU," ujar Maman saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, adanya sengketa Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi kendala pihaknya tak segera menggelar rapat pleno. DPP Partai Golkar akan segera menggelar rapat pleno jika semua proses pemilu dan sengketanya sudah selesai.

"Rapat pleno pasti akan diadakan karena bagian dari perangkat aturan internal kita," ujar Maman.

Terkait Munas, Maman manjelaskan bahwa mayoritas kader ingin kegiatan tersebuy digelar pada akhir tahun 2019. Hal itu sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan partai yang ada.

Jadi, tak ada alasan yang mendesak bahwa penyelenggaraan Munas harus dipercepat. Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh kubu Bamsoet.

"Berdasarkan aturan dan organisasi Munas itu di Desember 2019, Munas itu Desember sesuai dengan aturan yang sudah ada karena Golkar tidak kenal Munas dipercepat," ujar Maman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika