REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dwi Murdaningsih*
Pekan ini ramai muncul ide Bekasi bergabung ke wilayah DKI Jakarta. Bila bergabung, kota dengan 2,9 juta penduduk tersebut diisukan akan menjadi 'Jakarta Tenggara'.
DKI Jakarta Anies Baswedan yang terheran-heran dengan ide ini. "Baiknya bagaimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita maju bersama ya kita?" kata Anies di Jakarta, Kamis (22/8).
Ide penggabungan bukan hanya di Bekasi. Depok juga dikabarkan ingin bergabung dengan DKI Jakarta.
Ide bergabung dengan DKI ini awalnya muncul dari rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) bernama Provinsi Bogor Raya yang semakin santer terdengar. Bahkan kajiannya sudah mulai dilaksanakan dan akan tuntas pada akhri tahun ini.
Bekasi dan Depok sebagai wilayah yang cukup dekat dengan Bogor kena imbas. Ada opsi untuk bergabung (jika nantinya provinsi Bogor Raya memang disetujui). Alih-alih bergabung dengan Bogor Raya, Bekasi dan Depok lebih memilih bersama DKI Jakarta (tidak tetap di Jawa Barat).
Saat ini, meskipun Depok dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat, kedua kota penyangga ini sudah sangat terhubung dengan Jakarta. Perekonomian kawasan Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan Jakarta. Ketiganya hanya dibedakan oleh letak administratifnya saja.
Stasiun Bekasi dan Manggarai menjadi gambaran kecil betapa Bekasi dan Jakarta sesungguhnya tidak terpisahkan meskipun berbeda provinsi. Hampir setiap saat, apalagi di jam-jam sibuk, stasiun KRL padat oleh perpindahan manusia dari Bekasi menuju Jakarta. Manggarai tak kalah padatnya. Stasiun transit ini berjubel di jam-jam sibuk bagi para penglaju dari Bekasi yang akan menuju Jakarta Selatan dan sekitarnya.
Rumput tetangga memang lebih hijau. Mungkin itu yang terpikir dari orang-orang Bekasi (yang diklaim oleh Wali Kota Rachmat Effendy ingin bergabung dengan Jakarta). Penulis pun mengakui pernah satu dua kali berfikir: sepertinya enak jadi orang Jakarta. Dengan KTP Jakarta penduduk bisa memperoleh rumah dengan DP nol rupiah, atau keuntungan-keuntungan lain dari program pemprov.
DKI Jakarta memiliki kekhususan dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Otonomi tertinggi diletakkan pada tingkat provinsi. Pemimpin kota administrasi/kabupaten administrasi yang dipimpin oleh wali kota dan bupati diangkat langsung oleh gubernur lewat pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Penulis kebetulan tinggal di Bekasi dan masih bertanya-tanya: apa untungnya jika bergabung DKI Jakarta? Barangkali mungkin memang ada beberapa program perkotaan yang lebih menarik di 'kota sebelah' tapi bergabung menjadi provinsi yang sama apa betul itu solusinya?
Sungguh, jika dilihat-lihat, banyak sekali permasalahan di Jakarta. Kemacetan, polusi, kemiskinan. Masalah di Jakarta saja sudah banyak, mau ditambah Bekasi?
Kemacetan, sampah, polusi juga merupakan beberapa masalah yang dihadapi Kota Bekasi. Apa tidak lebih baik keduanya menyelesaikan masalah masing-masing? Saya membayangkan betapa pusingnya gubernur DKI Jakarta jika Bekasi bergabung.
Belum lagi dengan Depok yang juga barangkali tak kalah ruwetnya. Sungguh, berat sekali. Jika Bekasi tetap di Jawa Barat, Depok tetap di Jawa Barat seperti saat ini, semua seperti baik-baik saja?
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun angkat bicara terkait hal ini. Ia menilai, tidak relevan kalau Kota Bekasi masuk ke Jakarta, atau justru membentuk provinsi sendiri dengan sejumlah daerah di Bogor Raya. Sebab, untuk mengatasi permasalahan administrasi yang kerap terjadi, maka pemekaran daerah lebih tepat untuk pemerintahan daerah tingkat II atau pemekaran kabupaten/kota.
*) Penulis adalah jurnalis republika.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika
