Jumat 23 Aug 2019 23:03 WIB

Mahfud MD Minta Adanya Dialog Konstruktif Soal Papua

Pihak berwenang juga diminta mengusut tuntas penyebab timbulnya kerusuhan.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Andri Saubani
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD (tengah) bersama para tokoh bangsa Sinta Nuriyah Wahid (kiri), Simon Morin (kedua kiri), Alissa Wahid (kedua kanan), Quraish Shihab (kanan) memberikan pernyataan sikap terkait kerusuhan di Papua di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Foto: Antara/Reno Esnir
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD (tengah) bersama para tokoh bangsa Sinta Nuriyah Wahid (kiri), Simon Morin (kedua kiri), Alissa Wahid (kedua kanan), Quraish Shihab (kanan) memberikan pernyataan sikap terkait kerusuhan di Papua di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengimbau aparat, pemerintah, tokoh adat, LSM hingga tokoh gerakan untuk duduk bersama menyelesaikan peristiwa terkait Papua. Dia meminta ada pendekatan dialog konstruktif dan persuasif terkait masalah tersebut.

"Kekerasan supaya dihentikan, tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, kegiata sehari-hari di beberapa daerah yang terganggu supaya dihentikan," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (23/8).

Baca Juga

Pada saat yang bersamaan dia juga meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas penyebab timbulnya kerusuhan tersebut. Artinya, dia mengatakan, penegakan hukum tidak bisa dihindarkan kepada siapa saja terutama kepada pemicu yang menimbulkan sentimen rasialis.

Lebih jauh, menurut Mahfud, peristiwa yang terjadi di Papua bisa saja merupakan puncak dari permasalahan yang selama ini tertutupi. Dia mengatakan, masalah bisa saja berkaitan dengan pengelolaan di Papua yang tidak tampak oleh mata sehingga kejadian di Surabaya dna Malang menjadi pemicu konflik yang terjadi saat ini.

"Papua itu adalah bagian dari Indonesia, Papua adalah saudara kita, Papua adalah dari tanah air kita, bagian dari tanah air Indonesia. Oleh sebab itu harus mendapat perlakuan yang sama dan pelayanan yang sama dari pemerintah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gerakan Suluh Kebangsaan sekaligus menyatakan sikap bersama dengan sejumlah tokoh nasional berkenaan dengan peristiwa di Papua. Penegasan sikap bersama itu melahirkan lima butir penegasan mulai dari permintaan partisipasi aktif semua pihak, adanya tindankan damai secara cepat, pengusutan hukum hingga penghapusan diskriminatif.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang dalam sejumlah kesempatan berujung kericuhan mulai terjadi di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Aksi bermula dari Manokwari, Papua Barat, yang kemudian berujung pemblokadean jalan, pembakaran gedung DPRD Papua Barat, dan perusakan sejumlah fasilitas umum.

Pada hari yang sama, aksi yang diikuti ribuan massa juga digelar di Jayapura, Papua, dan berjalan damai. Sementara, di Sorong, Papua Barat, aksi juga berujung kericuhan, perusakan bandara, dan pembakaran sejumlah fasilitas umum dan bangunan usaha.

Aksi-aksi itu terkait insiden penggerudukan asrama mahasiswa Papua di Surabaya akhir pekan lalu. Dalam rekaman video yang beredar selepas kejadian itu, terdengar ucapan-ucapan pengusiran dan rasial dari arah aparat dan ormas-ormas yang melaku kan pengepungan. Sebanyak 43 mahasiswa Papua juga ditangkap meski kemudian dilepaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement