REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara, meminta masyarakat agar bersabar menanti pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat diakhiri. Menurut dia, pemblokiran itu dilakukan untuk kebaikan bersama.
"Ya, mohon bersabar saja. Bahwa ini untuk kepentingan kita bersama," kata Rudiantara ketika ditemui di kantornya, Jumat (23/8) malam.
Puluhan orang dari koalisi masyarakat sipil melakukan aksi di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/8) sore. Mereka menuntut agar pemerintah menghentikan pemblokiran layanan data atau internet di Papua dan Papua Barat.
Koalisi yang terdiri dari puluhan organisasi itu menyebut pemblokiran internet adalah tindakan melanggar HAM oleh pemerintah. Selain itu, menurut mereka, penghentian akses internet telah membuat masyarakat kehilangan akses informasi tentang kondisi di Papua. Termasuk membuat masyarakat yang ada di Papua kehilangan akses terhadap dunia luar.
Puluhan orang dari koalisi masyarakat sipil sedang melakukan aksi di depan kantor Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/8). Mereka menuntut agar pemerintah segera menghentikan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.
Rudiantara mengaku, akan selalu menerima komunikasi atau masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Dia pun mengaku sebenarnya ingin menemui langsung aksi tersebut, tapi ia sudah telanjur melakukan kunjungan ke Kota Padang, Sumatra Barat.
"Bahwa ada masukan, barangkali teman-teman LSM tidak mengetahui kondisi di lapangan sepenuhnya. Kalau komunikasinya saya terima. Tidak ada masalah," ujar Rudiantara.
Pemblokiran akses internet dilakukakan oleh Kemenkominfo untuk wilayah Papua dan Papua Barat sejak Rabu (21/8) pagi. Sedangakan, pada Senin dan Selasa, Kemenkominfo juga telah melakukan throttling atau pelambatan akses internet.
Pemblokiran internet dilakukan untuk mempercepat pemulihan kondisi di Papua dan Papua Barat. Sepeti diketahui, kericuhan pecah di wilayah paling timur Indonesia itu sejak Senin (19/8) menyusul terjadinya tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.