REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menilai rencana Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) seharusnya melibatkan rakyat. Gerindra menilai penentuan pindah Ibu Kota ke Kaltim belum melalui kajian mendalam. 

"Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak? Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, saat ditanya soal wacana pemindahan Ibu Kota, Jumat (23/8).

Fadli menyebut, selama ini masyarakat tidak mendapat kajian dari pemerintah soal pemindahan ibu kota itu. Bila memang ada suatu kajian, harusnya kajian itu disampaikan dan disosialisasikan pada masyarakat terlebih dahulu. 

"Menurut saya ini tanpa ada satu kajian yang mendasar, mendalam, hanya mengikuti, saya tidak tau mengikuti apa itu ya (pertimbangannya)," kata dia. 

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, pelibatan masyarakat bisa melalui jajak pendapat. "Saya kira ada bagusnya juga kalau perlu diadakan referendum ya, seperti usulan itu, agar ada pendapat masyarakat," ujar dia. 

Sepanjang perkembangan pemindahan Ibu Kota ini, Gerindra memang menjadi partai yang menunjukkan resistensi. Fadli menilai, daripada untuk pemindahan Ibu Kota, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketahanan pangan dan energi, serta utang Indonesia. 

"Ini fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibu kota. Jadi jangan ada satu cara berpikir yang melompat gitu lho," ujar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika