REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan segera bertemu dan berdialog dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bila situasi sudah mulai mereda. Menurutnya, dialog antar gubernur penting untuk mencari titik temu terkait persoalan yang terjadi belakangan ini.
Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri pertemuan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/8). "Kalau suasana sudah mereda, segeralah Gubernur Papua bersama Gubernur Papua Barat datang ke Jawa Timur bertemu dengan ibu Khofifah yang kemarin juga sudah menyampaikan permohonan maaf, walaupun itu tidak atas nama warga Jatim untuk bisa berdialog dengan gubernur," tutur Tjahjo di Gedung KPK Jakarta, Kamis (22/8).
Tjahjo juga mendorong terjadinya dialog dengan mahasiswa Papua. Tjahjo menekankan persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat merupakan masalah dan menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, persoalan tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama demi menjaga keutuhan NKRI.
"Saya kira ini masalah kita bersama, tanggung jawab bersama mari kita selesaikan, duduk bersama dengan pikiran yang dingin dengan hati yang jernih untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang utuh," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, politisi PDI Perjuangan itu juga memastikan pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan semestinya. Tjahjo mengungkapkan, dia telah mengirimkan radiogram kepada seluruh kepala daerah di Papua dan Papua Barat untuk memastikan hal tersebut.
"Salah satu radiogram yang kami kirim pada hari Senin bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan. Kecuali DPRD yang terbakar, saya kira bisa berkantor di luar staf-stafnya," ungkap Tjahjo.
Ia pun meminta kepada para kepala daerah di Papua dan Papua Barat melarang aparatur sipil negara (ASN) di daerah masing-masing untuk turun ke jalan. "Setidaknya layanan publik baik untuk pemda, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai di distrik jalan. Kami sudah meminta pada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," katanya.
Selain itu, tambah Tjahjo, dalam radiogram yang ia kirimkan, dia juga memerintahkan baik kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati di seluruh Papua dan Papua Barat untuk tidak meninggalkan wilayah masing-masing. "Untuk sementara tinggal di wilayahnya masing-masing, Jangan pergi dulu ke luar," tegas Tjahjo.
Ia juga memerintahkan seluruh kepala daerah di Papua dan Papua Barat untuk terus berkoordinasi dengan Kapolres, Kapolda, Pangdam, serta pihak dari Badan Intelijen Negara (BIN) di daerah masing-masing. Tak hanya itu, kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat.
"Kalau ada unjuk rasa, kalau ada pengaduan masyarakat, tolong yang menerima adalah kepala daerah didampingi oleh Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika