REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengusulkan referendum terkait rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menurutnya, sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam rencana besar itu.

"Ini sangat strategis, buat referendum. Sampaikan ke seluruh warga Indonesia, setuju tidak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian pengambilan keputusan," ujar Sandiaga di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Kamis (22/8).

Pelibatan masyarakat diperlukan dalam rencana pemerintah untuk memimdahkan ibu kota. Karena menurutnya, untuk saat ini pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang mendesak.

"Jangan dulu dibicarakan untuk menyita perhatian publik, karena masih banyak masalah lainnya. Prioritas perjuangkan ekonomi dan kesejahteraan," ujar Sandiaga.

Menurut mantan calon wakil presiden itu, pemerintah sebaiknya mematangkan terlebih dahulu rencananya itu. Karena, ia tak melihat adanya alokasi dana terkait pemindahan ibu kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020.

"Ini belum dianggarin, kita sekarang bantu pemikirannya, belum dianggarin sama sekali, buat apa kita repot. Persiapan harus matang," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, menyebut bahwa saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Namun, yang hampir pasti jadi lokasi baru ibu kota adalah Kalimantan Timur.

Sofyan mengatakan, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

"Iya Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," ujar Sofyan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika