REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi terkait rencana pengadaan mobil baru menteri. Ia meyakini mobil yang ada saat ini masih memadai dipergunakan sebagai mobil dinas.
"Sementara kan anggaran yang ada bila dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan memajukan rakyat Indonesia, apalagi program Pak Jokowi katanya adalah untuk menghadirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).
Ia menilai anggaran pengadaan mobil baru akan lebih berguna apabila diperuntukan untuk beasiswa atau membangun sekolah yang hancur di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dan NTB. Karena itu, ia lebih sepakat jika anggaran tersebut dialokasikan untuk memajukan SDM.
"Mestinya dipergunakan untuk kesana. Dan mobil dinas yang ada lebih dari cukup atau masih sangat memadai untuk dipakai oleh para menteri dan pejabat negara yang lainnya?," ujarnya.
Dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini sudah dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.
Pemerintah menyiapkan dana pagu sebesar Rp 152.540.300.000 dari APBN. Ada 41 satu peserta yang ikut dalam proses lelang ini. Dari 41 peserta tersebut, hanya empat peserta lelang yang memenuhi kualifikasi administrasi. Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp 147.229.317.000.
Masih merujuk laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika