REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyatakan tak mau menanggapi dugaan adanya makian berbau rasialis aparat yang terjadi saat penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur akhir pekan lalu. Polri menyatakan tak berwenang menanggapi makian yang diduga dilakukan oleh oknum TNI itu.
"Itu bukan domainnya Polri untuk menanggapi hal tersebut, hal yang sifatnya sipil sudah ditangani dengan baik dan tidak ada masalah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (21/8).
Dedi memastikan, situasi di Surabaya sudah kondusif pascainsiden pengepungan. Terlebih, Gubernur Jawa Timur Khofiifah Indar Parawangsa dan Wali Kota Surabaya Risma sudah meminta maaf.
"Yang jelas situasi sekarang sudah sangat baiklah," klaim Dedi.
Ia menambahkan, terkait kasus ini, komunikasi antara Gubernur Papua dan Gubernur Jawa Timur juga telah terjalin baik dan direncanakan akan ada pertemuan dalam rangka mencari solusi yang terbaik menyangkut masalah ini. Jika Polri enggan menanggapi dan mengusut makian rasialisme itu, maka dugaan mengarah pada oknum TNI, di mana Polri memang tidak memiliki kewenangan mengusut personel TNI.
Dalam video makian 'monyet' yang beredar memang tampak sejumlah oknum berpakaian loreng khas TNI dan sejumlah orang berpakaian Satpol PP. TNI menyatakan akan menyelidiki oknum yajg berpakaian loreng-loreng khas TNI dalam video ujaran berbau rasialis tersebut.
"Di video tersebut memang terlihat ada orang-orang pakai baju loreng, saat ini sedang dilaksanakan langkah-langkah pengecekan apakah orang-orang tersebut anggota TNI atau bukan," kata Kepala Pusat Penerangan Daerah Militer V/Brawijaya Letnan Kolonel Arm. Imam Hariyadi saat dihubungi, Selasa (20/8).
Imam mengatakan, TNI akan mengecek kebenaran adanya oknum tersebut. Bila benar oknum yang ada dalam video tersebut adalah oknum TNI, Imam memastikan, oknum tersebut akan ditindaklanjuti oleh Polisi Militer.
"Kalau anggota TNI akan kita cek dari kesatuan mana dan pasti ditindaklanjuti prosesnya sesuai ketentuan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika