REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya berkomitmen untuk selalu menyelaraskan langkah partai untuk kedepannya bersama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, komitmen itu berupa meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) kader PKB yang unggul dengan penguasaan Teknologi Informasi (TI).
"Upaya optimal agar seluruh kemajuan mesin besar TI disambut cepat dengan pelayanan dan informasi teknologi," kata Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar saat pembukaan Muktamar PKB, di Nusa Dua, Selasa (20/8).
Selain itu, dia menjelaskan, saat ini segala aspek dapat dikendalikan melalui penggunaan teknologi. Dengan peradaban yang semakin maju, semua bidang bergerak secara digital, terutama dalam menghadapi industri 4.0.
"Siapa yang cepat mengembangkan digitalisasi maka bisa dipastikan bisa menentukan arah perubahan dunia kedepan, dengan begitu muktamar ini berkomitmen bahwa kemajuan teknologi ini harus dikuasai kader," jelasnya.
Ia menambahkan melalui Muktamar ini, menjadi salah satu langkah dalam membangun komitmen untuk kemajuan teknologi ini agar semua kader PKB dapat memanajemen organisasi dengan kemampuan digital. Peningkatan kemampuan dalam bidang teknologi ini, dilakukan agar nantinya dapat bersaing dalam revolusi Industri.
"Seluruh pengurus hingga DPC dan semua kader dapat memiliki kemampuan dalam memanajemen digital dan IT itu sendiri," ujarnya.
Selain itu, usai pembukaan kegiatan Muktamar PKB, Muhaimin menjelaskan partainya menyukai kondisi saat ini yang menunjukkan soliditas koalisi pendukung pemerintah. Selain itu, bersama dengan para kadernya dapat menunjukkan keakraban satu dengan yang lain.
"Bagaimana keakraban yang paling saya suka adalah soliditas polisi pendukung pemerintah yang bisa menjadi modal untuk menyukseskan program pemerintahan," katanya.
Ketika ditanya perihal menteri yang akan diusulkan dalam kabinet Jokowi, PKB akan mendukung keputusan dari Jokowi sepenuhnya. Hal ini karena perihal menteri menjadi hak prerogatif dari Presiden.
"Menteri memang urusannya Presiden, dan hak prerogatifnya Presiden, kita disini mendukung presiden sepenuhnya dan juga memberi keleluasaan Presiden untuk memilih menteri menterinya," jelas Muhaimin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
