REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi kepemudaan nasional menyatakan sikap terkait peristiwa yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur dan peristiwa yang terjadi di Papua. Para pemuda yang tergabung dalam solidaritas pemuda untuk Indonesia damai dan toleran itu meminta negara untuk serius menghilangkan stigma rasial.

"Kami dari organisasi-organisasi kepemudaan tingkat nasional menyatakan, menyesalkan peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya, yang juga disusul beberapa kota lainnya," kata Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Willem Wandik saat menyampaikan pernyataan sikap di Grha Oikoumene, Selasa (20/8).

Pernyataan sikap organisasi kepemudaan nasional itu mewakili PP Pemuda Muhammadiyah, PP Pemuda Katolik, PP GPII, DPP Gemabudhi, GPN Peradah Indonesia, dan DPP Gema Mathlaul Anwar serta PP Gema Inti. Selanjutnya, PB Pemuda Muslimin Indonesia, PP GP Ansor, Pemuda PGPI, DPP AKGI, dan DPP Gamki. 

Willem menegaskan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, organisasi kepemudaan nasional mendesak negara untuk secara serius menghilangkan stigma rasial dan diskriminatif dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini sesuai dengan Sila ke-2 Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Mewakili organisasi kepemudaan nasional, dia juga meminta pemerintah, aparat negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh warga negara Indonesia untuk tidak mengucapkan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). 

Mereka juga meminta semua pihak tidak melakukan tindakan represif, diskriminatif atau persekusi terhadap sesama warga negara. Hal tersebut sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Juga meminta kepada lembaga agama, adat dan masyarakat untuk mengingatkan, memantau dan bertanggungjawab terhadap setiap ucapan dari tokoh atau pemuka lembaga masing-masing, agar tidak menimbulkan perpecahan ketersinggungan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk," ujarnya.

Di samping itu, organisasi kepemudaan nasional mengapresiasi permohonan maaf dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Malang yang disampaikan untuk mahasiswa dan masyarakat Papua. Selanjutnya, Willem meminta semua kepala daerah dan aparat negara menjamin keamanan, keselamatan dan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali.

Organisasi kepemudaan nasional juga mendesak adanya pengusutan tuntas dan penegakan hukum yang seadil-adilnya terkait beberapa kasus atau persoalan kebangsaan yang terjadi beberapa waktu terakhir. "Khususnya (tegakan hukum) kepada pelaku, aktor intelektual, aparat dan omas yang menyulut terjadinya persoalan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya," tegas Willem.

Willem menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia khusus warga Nusantara di Tanah Papua untuk menahan diri. Masyarakat Papua juga tidak cepat terprovokasi dengan berbagai isu yang beredar di media sosial.

Masyarakat diimbau mengupayakan terbangunnya dialog yang damai dan kondusif di antara sesama anak bangsa. "Demi meningkatkan kesejahteraan dan harkat hidup masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga Indonesia menjadi negara yang besar dan mampu bersaing secara global," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika