REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi yang juga Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Henri Subiakto mengatakan, hoaks atau berita bohong akan terus terjadi sebab, setiap orang dapat menjadi produsen pesan yang bisa mengarah ke hoaks
Menurut dia, hoaks dalam bidang politik banyak dipilih pada pemilu karena memiliki resiko yang lebih kecil daripada politik uang atau money politic. Hoaks dipercaya bisa mempengaruhi otak dan perilaku seseorang.
"Makanya ini harus diantisipasi. Saya senang dengan KPU yang mengantisipasi untuk Pilkada 2020 maupun juga nanti Pilpres 2024," ujar Henri kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah mempunyai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektroni (ITE). Menurutnya, pemerintah sedang mempersiapkan undang-undang yang didalamnya meminta pertanggungjawaban platform seperti media sosial.
Henri mencontohkan, Facebook atau Whatsapp membiarkan konten-konten ilegal yang melanggar UU itu maka bisa dikenakan sanksi. Baik sanksi denda maupun sanksi administrasi.
"Anda boleh bisnis di Indonesia tapi jangan hanya bisnis saja dong. Ikut bertanggung jawab, walaupun mungkin sulit, tapi harus cari best effortnya," kata dia.
Henri melanjutkan, semua orang bisa menjadi pembuat konten dan setiap orang juga bisa menjadi penyebar pesan termasuk hoaks. Sehingga hal yang harus dilakukan adalah mengurangi konten-konten negatif tersebut.
Menurut dia, KPU dalam mengantisipasi untuk mencegah hoaks yang harus dimulai dari sekarang. Sebab, untuk bisa menangkal hoaks bukan UU atau aturan hukum tetapi memperkuat imunitas masyarakat.
Masyarakat harus memahami bahwa serangan terhadap proses demokrasi terjadi juga di Amerika Serikat dan negara lain. Untuk itu, masyarakat harus memiliki daya menangkal hoaks dan tahu mana informasi yang benar dan bohong.
"Hukum itu hanya di hilir, yang paling penting itu memperkuat imunitas masyarakat," tutur Henri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika