REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan membahas rencana penerapan haluan negara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar di Bali, 21-23 Agustus 2019. Organisasi para bupati itu merasa perlu untuk membahas wacana yang sedang mengemuka di publik tersebut seiring dengan bergulirnya rencana amendemen UUD 1945.
“Karena tentu itu kan nantinya berpengaruh ke daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi Apkasi ingin mendengar aspirasi dari teman-teman bupati soal wacana itu, bagaimana baiknya menurut daerah, akan menjadi salah satu bahasan di Rakernas,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Selasa (20/9).
Anas mengatakan, haluan negara tentu bakal berdampak pada perencanaan daerah. Sehingga para bupati merasa perlu untuk membahasnya. “Kalau soal amendemen UUD 1945 sebagai konsekuensi penerapan haluan negara, kan semua sepakat hanya soal haluan negara. Pilpres tetap langsung oleh rakyat. Haluan negara itu nantinya semacam pembangunan semesta berencana seperti yang pernah dicetuskan Bung Karno. Prinsipnya untuk memandu, 50-100 tahun bangsa ini ke depan,” ujar Anas.
Secara pribadi, Anas mendukung rencana penerapan haluan negara untuk memandu pokok-pokok tujuan bangsa ke depan, sehingga ada konsistensi dan kesinambungan program pembangunan, tidak ganti pejabat kemudian ganti program. “Misalnya soal pembangunan daya saing SDM kan butuh jangka panjang, jangan sampai nanti ganti pemimpin ganti kebijakan.
Haluan negara penting mengatur yang pokok-pokok. Tentu teknis-teknis terkait perkembangan zaman bisa diimprovisasi dalam program pemerintah, tapi yang pokok diatur di haluan negara. Secara pribadi saya mendukung,” ujarnya.
Namun, Anas belum bisa memastikan bagaimana aspirasi bupati terkait ide haluan negara tersebut. “Saya belum tahu bagaimana sikap teman-teman bupati. Itu besok dibicarakan di Rakernas,” ujar bupati Banyuwangi tersebut.
Anas menambahkan, sejumlah bahasan lain dalam Rakernas antara lain penyelerasan program pembagunan SDM sesuai arah kebijakan Presiden Joko Widodo dan penyelenggaraan Munas Apkasi pada 2020.
Rakernas Apkasi juga diiringi pergelaran Apkasi Smart Regency Expo & Forum 2019 bertema ”Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik”. Ada ekspo inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan berbagai kabupaten.
”Apkasi mendorong perubahan pelayanan publik berbasis TI. Tanpa TI, kita tidak akan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, murah, dan pasti,” ujar Sekjen Apkasi Najmul Akhyar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika