REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Kementerian dan lembaga yang dilibatkan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan bertambah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Condro Kirono. Selama ini kementerian dan lembaga yang berkoordinasi antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Ke depan akan memperluas koordinasi, selama ini KLHK, TNI, Polri, BMKG, BNPB, beserta BPBD daerahnya nanti akan diperluas kepada kementerian lain," ujar Condro Kirono di Pangkalan Udara Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (16/8).

Condro mengatakan kementerian lain yang akan terlibat antara lain Kementerian Pertanian serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ke depan, tutur dia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang akan mengoordinasikan kementerian dan lembaga tersebut.

Menurut dia, Kementerian Pertanian akan berperan memberi penyuluhan terkait tanaman yang sebaiknya ditanam di lokasi yang selama ini rawan terjadi karhutla. Ia menyontohkan, tanaman yang ditanam harus ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti kopi.

"Kementan adalah bagaimana penyuluh pertanian di daerah semua fokus tidak membuat lahan terbakar, apakah itu kopi liberica atau mungkin tanaman lain yang tidak menyerap air cukup banyak seperti sawit kalau di lahan gambut," ucap Condro Kirono.

Yang tidak kalah penting, kata dia, tanaman itu harus memiliki nilai ekonomis tinggi agar masyarakat menjaga dan tidak akan membuka lahan. Sementara Kominfo dapat memberikan pesan imbauan mau pun peringatan kepada masyarakat dan penyediaan akses informasi pengendalian karhutla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika