BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dinilai tidak serius dalam menyediakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Hal itu terkait dengan tarif bus rapid transit (BRT) Transpatriot yang dirasa kurang ideal. Seperti diketahui, rencana tarif Transpatriot koridor II dan III ditetapkan di kisaran Rp 5.000 – Rp 10.000 yang dikenakan sesuai jarak tempuh.
Pengamat Transportasi yang juga dosen di Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengungkapkan, seharusnya Pemkot bisa memberikan subsidi untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
“(Pemkot) Kurang serius. Transportasi umum harus disubsidi sehingga tarif murah dan diminati. Penyelenggaraan transportasi umum bukan mencari pendapatan,” kata Djoko kepada AyoBekasi, Kamis (15/8/2019).
Dia melanjutkan, dibutuhkan komitmen tinggi dari kepala daerah agar masyarakat terlayani dengan baik. Terkait anggaran pemerintah daerah yang sedikit, hal itu bukan selayaknya dijadikan alasan.
“Anggaran memang minim, tinggal prioritas untuk layanan dimana. Pemda lain bisa walau anggaran minim. Ini cuma tidak ada kemauan politik pemimpin daerah,” ujar Djoko.
Potensi penumpang angkutan umum di Bekasi disebut sangat tinggi. Sayangnya, potensi ini tidak diimbangi dengan komitmen pemerintah kota mengakomodir kebutuhan tersebut. Padahal, menurut Djoko, ada cara lain yang bisa dilakukan.
“Subsidi tidak harus dari APBD. Jika Pemda cerdas bisa minta CSR perusahaan swasta. Yang penting ada institusi pengelola dan operator yang mengoperasikan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Fathikun mengatakan jika tarif yang sudah dirilis itu baru sebatas rancangan awal dan perkiraan.
Dirinya juga tidak menampik bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah yang menyebabkan tidak adanya subsidi dari pemerintah.
“Penetapan (tarif) kan belum. Ini supaya masyarakat belajar mandiri juga, tidak dituntun terus. Ibarat kayak anak kan gitu,” ujar Fathikun. Firda Puri Agustine
Ikuti Whatsapp Channel Republika
