REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut pelaksanaan operasi militer dapat menyelesaikan konflik bersenjata di Nduga, Papua. Sebab menurutnya, ajakan dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik tanpa senjata tak dihiraukan oleh kelompok bersenjata di Papua.
"Kan sudah berapa kali diajak-ajak, gamau, ya sudah selesaikan saja. (Operasi militer) Iya betul. Sudah berapa kali diajak-ajak malah yang ngajak ditembak-tembaki. Nggak benar itu," ucap Ryamizard di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (15/8).
Ia menegaskan, sebagai Menteri Pertahanan dirinya yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi militer. "Kalau semua merdeka nanti bubar. Nggak boleh. Saya Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab itu," ucapnya.
Terkait permintaan agar pemerintah menarik pasukan dari wilayah konflik tersebut, Menhan dengan tegas menolaknya. "Menarik? Merdeka! Mau merdeka! Alaaah. Kalau merdeka itu begitu itu sontoloyo, nggak benar," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sekaligus penanggung jawab tim, Theo Hasegem menyebut konflik bersenjata di Nduga telah menyebabkan 182 warga meninggal.
Sebagian korban dilaporkan meninggal dalam konflik bersenjata antara tentara Pembebasan Papua Barat dan TNI dan sebagian lainnya meninggal dalam pelarian di hutan dan meninggal di pengungsian karena kelaparan.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat segera menarik pasukan TNI dan Polri dari seluruh wilayah di Kabupaten Nduga dan membuka akses, serta memberi jaminan keamanan bagi jurnalis, tim investigasi HAM, dan pekerja kemanusiaan ke Kabupaten Nduga.
Pihak Gereja Kingmi di Jayawijaya juga telah meminta Presiden Joko Widdo (Jokowi) untuk menarik pasukan TNI-Polri dari Nduga, Papua. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan wilayah kehidupan masyarakat Nduga.
"Ini untuk menjaga kestabilan wilayah kehidupan masyarakat Nduga," ujar Kordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jayawijaya, Esmon Walilo, pada konferensi pers di Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Esmon mengatakan, warga Nduga banyak yang mengungsi dari tempat tinggalnya karena adanya konflik antara TNI-Polri dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Konflik yang menurutnya berakar dari persoalan penyerangan pekerja PT Istaka Karya akhir tahun lalu.
"Ada tiga kategori, pertama kedua itu masih di wilayah Nduga, baik ke hutan maupun ke Distrik Paro atau ke Kenyam. Ketiga, ini yang keluar ini ke Asmat, Yahukimo, Jayawijaya, Wamena, dan beberapa lainnya," terang dia.
Laporan sementara yang ia dapatkan, setidaknya terdapat 12 ribu warga yang mengungsi dari Nduga ke lokasi lain. Jumlah tersebut berasal dari dua kabupaten di luar Nduga. Esmon mengaku akan terus melakukan pemutakhiran jumlah pengungsi ke depannya.
"Kami belum tahu di kabupaten-kabupaten lain. Ini PR kami untuk cari data keseluruhan agar tahu jumlah terakhir," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
