REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI menggelar Rapat Paripurna menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2019 yang diusulkan kembali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam APBDP 2019 tersebut dimasukkan anggaran tambahan untuk penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 360 miliar atau 20,79 juta poundsterling.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dalam APBD Perubahan 2019 memang ada pengurangan sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran awal yang dimasukkan ke APBDP 2019 untuk penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 360 miliar dari awalnya Rp 340 miliar.
Prasetyo menyatakan, penambahan tersebut baru hanya untuk uang muka atau down payment pelaksanaan Formula E. Kalau ada perubahan dari sebelumnya, bisa jadi karena ada kurs poundsterling yang berubah.
"Jadi, jangan hanya dilihat di situ, saya melihat globalnya, monggo-monggo saja silakan selama itu disepakati oleh dewan dan alasannya tepat. Nanti realisasinya bagaimana akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) besar dan terbuka untuk umum," kata Prasetyo, Rabu (14/8).
Ia mengakui dalam APBD Perubahan 2019, total yang diajukan adalah Rp 86,89 triliun, berkurang Rp 2,5 triliun dari APBD 2019 awal yang diajukan sebesar Rp 88,09 triliun. Selain itu, ia juga menambahkan, APBD Perubahan 2019 ini juga memasukkan anggaran awal untuk penyelenggaraan Formula E yang akan digelar pada 2020 mendatang.
Ia menyebut beberapa pos pembiayaan mungkin akan dikurangi. Namun, hal itu tidak mengganggu hal vital pemerintahan. "Ya, ada pemangkasan, seperti ada di perumahan, tapi itu nanti di banggar besar. Sekarang belum finishing," kata dia menambahkan.
Wakil Ketua DPRD,Triwisaksana menambahkan, soal pengurangan Rp 2,5 triliun dalam APBDP 2019, di satu sisi memang anggaran berkurang, tetapi anggaran SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun berkenaannya yang 2018 terbukti tidak sampai Rp 12 triliun, tetapi hanya Rp 9 triliun. "Itu lebih rendah dari tahun sebelumnya," kata Triwisaksana.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakui penyelenggaraan berbagai gelaran internasional di Jakarta membutuhkan pembiayaan yang besar. Namun, hal itu sebanding dengan manfaat yang didapat masyarakat dan Kota Jakarta.
"Saya sampaikan dari awal, studi kelayakan tentang penyelenggaraan Formula E diproyeksikan akan bisa menggerakkan perekonomian sampai Rp 1,2 triliun. Langsung terasa di Jakarta. Maka, kemarin ketika saya laporkan pada Presiden dan beliau merespons event seperti ini manfaatnya luar biasa," kata Anies, Rabu.
Saat penyelenggaraan Formula E, ia memprediksi Jakarta dan Indonesia mendapat perhatian yang luar biasa dari seluruh dunia pada saat pre event, main event, dan event. "Jadi, ini baru pada main event, apalagi kalau nanti kita ada pre event, di samping manfaat yang tidak bisa dihitung juga sangat luar biasa besarnya."
Anies juga menyebut dukungan Presiden Jokowi sangat penting karena memberi faedah atau manfaat yang berwujud dan tidak ada wujudnya. "Dalam istilah Jokowi, ada manfaat faedah yang disebut tangible dan ada faedah yang non-tangible," kata Anies.
Faedah non-tangible itu, di antaranya Indonesia tereskpose di dunia internasional. Jakarta terekspose sebagai promosi untuk mengundang lebih banyak orang ke Indonesia. Itu non-tangible.
Hal yang tangible, sambung Anies, dia menggerakkan perekonomian. Karena meskipun penyelenggaraan itu tentu ada biaya, tapi pergerakan perekonomiannya dalam proyeksi konservatif saja, itu diperkirakan Rp 1,2 triliun.
"Jadi, angka pergerakan perekonomiannya dan tadi ada studi feasibility-nya ada dan tadi kita diskusikan itu. Pak Jokowi akan sangat mendukung dan bahkan berharap hal-hal seperti ini lebih banyak lagi terjadi di Indonesia. Biar berproses biasa. Karena itu semua penyelenggaraan, apakah disebut menyelenggarakan GP, F1, apakah Anda menjadi tuan rumah Piala Dunia, semua ada komitmen atau biaya yang harus dikeluarkan oleh penyelenggara."
"Kita menyelenggarakan Asian Games juga mengeluarkan biaya. Anda selenggarakan GP, Anda menyelenggarakan F1, apakah Anda jadi tuan rumah Piala Dunia, ada komitmen atau biaya yang harus dikeluarkan oleh penyelenggara," ujar Anies.
APBDP 2019 Disepakati
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan bersama para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Hasil pembahasan disepakati Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 86.892.497.098.257 atau Rp 86,89 triliun. Angka ini turun dari anggaran penetapan awal, yaitu sebesar Rp 89 triliun.
Dalam kesempatan ini, Anies menyampaikan dengan adanya kesepakatan dengan legislatif diharapkan program-program tahun 2019 dapat dituntaskan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Alhamdulillah, tadi kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUPA dan PPAS. Harapannya dengan ini nanti kita akan bisa finalisasi program-program tahun 2019. Angka yang disepakati adalah Rp 86,89 triliun. Jadi, ini yang kemudian menjadi final,” ujar Anies.
Gubernur Anies pun menegaskan, penurunan anggaran tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta. “Insya Allah, tidak. Penurunan anggaran tidak berdampak (pada program prioritas),” kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika